MK Putuskan Pejabat Gubernur/Bupati/dan Wali Kota Tidak Boleh dari TNI/Polri
JAKARTA, Harnasnews – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pemohon Dewi Nadya Marani dkk soal judicial review UU Pilkada. Namun demikian, MK memberikan syarat soal siapa saja yang bisa menjadi penjabat gubernur/bupati/wali kota dalam masa transisi 2022/2023 menuju Pilkada Serentak 2024. “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” demikian bunyi putusan MK yang dikutip dari websitenya, Kamis […]