Tidak Lama Kota Probolinggo Bakal Punya MPP
Probolinggo, HarnasNews.com – Rencana pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Probolinggo, yang memberikan 209 jenis layanan bakal terwujud dalam sepekan mendatang.
Sebelum di-launching, digelar penandatanganan antara Pemerintah Kota Probolinggo dan 9 instansi vertikal yang ikut menyelenggarakan pelayanan publik, Senin (13/5), di Sabha Bina Praja, Kantor Wali Kota.
Penandatanganan kesepakatan bersama itu dilakukan Wali Kota Hadi Zainal Abidin dengan 9 instansi. Disaksikan Wawali Mochammad Soufis Subri dan sejumlah pejabat.
Sembilan instansi yang dimaksud antara lain KPP Pratama yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III Rudy Gunawan Bastari; Bea Cukai Probolinggo oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Type Madya Pabean C Probolinggo RM Agus Ekawidjaya; Polres Probolinggo Kota; Kemenag Kota Probolinggo oleh Kepala Kemenag Mufi Imron Rosyadi.
Selanjutnya BPD Jawa Timur oleh Kacab Bank Pembangunan Jatim Cabang Probolinggo Sukirno; Kantor Pos Probolinggo oleh Kepala Kantor Pos Probolinggo Rhonie Parindra; BPJS Kesehatan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan Indrina Darmayanti; BPJS Ketenagakerjaan oleh Kepala Kantor BPJS Cabang Pasuruan Anak Agung Karma Krisnadi dan PDAM Kota Probolinggo oleh Direktur PDAM Siswadi.
Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Dwi Hermanto menyatakan, MPP hadir untuk mewujudkan kerja sama dalam meningkatkan pelayanan publik, bagi masyarakat Kota Probolinggo. Yakni menyinergikan sumber daya para pihak untuk meningkatkan pelayanan publik ke masyarakat.
Di MPP Kota Probolinggo yang berlokasi di Gedung Hayam Wuruk, ada 9 instansi verikal dan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ikut menyelenggarakan pelayanan publik. Seperti DPMPTSP, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PU PR, Dispenduk Capil, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Disnaker, DP3AKB dan DLH.
“Sedangkan penandatanganan ini untuk meningkatkan fungsi kepemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik. Sekaligus menjadi kemitraan strategis dalam menjalin pembangunan daerah,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Hadi Zainal Abidin mengatakan, pemerintah daerah dituntut lebih transparan dan akuntabel. Selaras dengan program yang digariskan pemerintah terutama tentang reformasi birokrasi. Pasalnya, baik dan buruknya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat Kota Probolinggo ada di tangan pemerintah.
“Harapan masyarakat dalam pelayanan publik sangat besar, karena dituntut harus cepat, mudah, murah, terjangkau dan terukur. Untuk itu, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan upaya inovasi Mal Pelayanan Publik, 100 smartcity hingga Probolinggo View,” jelas Habib Hadi –sapaan akrab wali kota-.
Dengan inovasi tersebut, lanjut Habib, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kota Probolinggo bersama instansi vertikal. “Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” imbuhnya
Usai seremonial penandatanganan kesepakatan bersama, Wali Kota Habib Hadi bersama Wawali Subri dan semua instansi mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) yang masih dalam tahap persiapan launching. Rencananya, wali kota bakal me-launching MPP pada 20 Mei mendatang.
“Itu (kesepakatan waktu launching) sesuai kesepakatan instansi vertikal yang menyelenggarakan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik. Sekarang tahap persiapan dan pemenuhan sarana prasarana,” kata wali kota.
Salah satu pelayanan yang diminati masyarakat adalah Dispenduk Capil. Meski belum launching, kepengurusan administrasi sudah diarahkan ke MPP. Antrean pun membludak.
Orang nomor satu di Kota Probolinggo ini menegaskan, keberadaan MPP memberikan kemudahan bagi warga Kota Probolinggo untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, ia meminta MPP sudah siap sepenuhnya agar pengunjung nyaman dan tenang saat mengurus administrasi.
Ditanya soal pelayanan imigrasi di MPP, Habib Hadi menjelaskan masih menunggu dari kementerian. Karena sinyal lampu hijau sudah diberikan oleh Menkumham RI Yasonna Laoly saat berkunjung ke Kota Probolinggo beberapa waktu lalu.
“Harapan kami, itu (pelayanan imigrasi) bisa terwujud karena memang hal penting dan dibutuhkan masyarakat Kota Probolinggo. Nanti sambil jalan ada pelayanan tambahan tetap diperbolehkan, ada kekurangan kami perbaiki,” papar Habib Hadi.
“Saya tidak mau memaksakan secukupnya seperti ini, tetapi harus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat dan standar pelayanan,” imbuhnya.
Keberadaan MPP pun disambut antusias masyarakat. Lindawati, warga Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih misalnya, ia baru saja mengurus e-KTP di MPP. “Bagus ada tempat begini, jadi lebih nyaman dan lengkap. Sarannya ya jangan sampai antre panjang, karena sekarang antreannya ini masih tetap banyak,” tuturnya. (famydecta/Mr.)
