Terkait persoalan itu, Ansar dan Marlin sebelumnya sudah menyampaikan tidak ada permasalahan di antara mereka. Namun sebelumnya, Ansar sempat mengeluhkan isu yang berkembang, yang seolah-olah ia tidak memberikan porsi kegiatan pemerintahan kepada Marlin.
Dilansir dari antara, Ansar menegaskan kegiatan pemerintahan juga dilakukan oleh Marlin sesuai kapasitasnya sebagai wakil gubernur, yang diatur dalam undang-undang.
“Sekarang pemerintahan berjalan dengan baik. Seluruh program dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan,” katanya.
Huzrin akan menyampaikan persoalan pemerintahan yang terjadi saat ini pada Rapat Paripurna Hari Marwah DPRD Kepri yang berlangsung besok.
Selain itu, ia juga menyorot persoalan pembebasan lahan di Pulau Dompak, pusat Pemerintahan Kepri, yang sampai sekarang masih menyisakan permasalahan.
“Ada yang belum diganti rugi. Ada yang direlokasi rumahnya tetapi belum mendapatkan sertifikat,” ujarnya.
Persoalan lainnya yang akan ia sampaikan terkait rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Ia menyorot persoalan pembebasan lahan di Bintan yang menguras anggaran daerah sebesar Rp50 miliar.
“Lahan di Batam belum dibebaskan. Artinya, masih banyak anggaran daerah yang terkuras. Sementara pembangunan Jembatan Batam-Bintan belum diketahui dimulai kapan,” kata Huzrin.(qq)
