Dia mengatakan, kekhawatiran semakin bertambah dengan percepatan draft struktur tim pembangunan PLTN, Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO), yang menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, sebagai ketua tim.
Hal ini dianggap sebagai tindakan yang semakin menguatkan niat para promotor PLTN untuk mewujudkan agenda mereka melalui siapapun pasangan calon presiden yang terpilih.
“Kita tentu berharap, pasangan calon dapat menyampaikan sikap tegas terkait komitmen serius mereka untuk mengoptimalkan energi terbarukan dan menolak pendirian PLTN di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat,” tuturnya.
Adam juga menekankan bahwa pemerataan energi listrik seharusnya dijawab dengan mengoptimalkan sumber energi terbarukan yang tersebar di berbagai wilayah. Menurutnya, pendirian PLTN bukanlah solusi untuk pemerataan energi dan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber kehidupan.
“Oleh karena itu, kami memastikan penggunaan sumber energi bersih, aman, ramah lingkungan, adil, dan berkelanjutan melalui energi terbarukan diharapkan menjadi prioritas utama bagi calon presiden,” katanya, dilansir dari antara.
Hendrikus Adam juga mengingatkan akan bencana tragis yang terjadi di beberapa negara akibat kecelakaan reaktor nuklir (PLTN), dan mendesak untuk menjauhkan rakyat Indonesia dari potensi risiko bencana serupa dengan tidak mendirikan PLTN di Kalimantan Barat dan di seluruh Indonesia. (sls)
