Menurut Bayidon, pemerintah daerah Dan pemerintah pusat harus melihat Puncak sebagai daerah khusus yang perlu di lestarikan alamnya. Bukan terus di Ekploitasi untuk kepentingan pengusaha pariwisata yang mengesampingkan kearifan alam dan kearifan lokal apalagi masyarakat Puncak dikenal sangat religius.
” Pemerintah pusat harus memandang Puncak sebagai daerah khusus. Puncak itu penyangga Ibu Kota. Ada kepres-nya. Puncak harus di jaga kelestariannya agar terjaga keasriannya dan terhindar dari bencana alam. Jangan semua di alih fungsikan menjadi tempat wisata yang mengesampingkan kearifan alam dan kearifan lokalnya. Apalagi daerah Puncak itu masyarakatnya sangat religius” tandasnya.
Bayidon bersama tokoh masyarakat dan ulama, akan terus bergerak sampai pemerintah daerah dan pusat memberi perhatian dan menghentikan semua aktifitas yang mengekploitasi kebun teh, hutan dan lahan resapan di kawasan Puncak.
” Kami akan terus menyuarakan penolakan perusakan atau alih fungsi kebun Teh, hutan dan lahan resapan sebagai tempat wisata. Karena sekarang Ini sudah banyak masyarakat yang melihat semakin habisnya kebun Teh. Jangan sampai nanti masyarakat yang turun ke jalan.” pungkasnya.
Sebelumnya, perwakilan warga Puncak sudah bertemu dengan anggota DPR RI Komisi 5, Mulyadi. Mulyadi menyampaikan akan mengawal permasalahan yang di suarakan warga Puncak, dan akan minta agar dilakukan audit secara menyeluruh terhadap Kawasan Puncak.
Mulyadi juga minta warga Puncak untuk berkirim surat ke sekretariat DPR RI agar suara mereka bisa di suarakan oleh wakil rakyat sesuai bidangnya. Cj
