Harian Nasional News Group

Akses Lift Ke Fraksi Ditutup Rapat, Dewan Rame-rame Protes Pimpina

Mayoritas Minta Dibuka Secepatnya

JAKARTA, Harnasnews.com – Gedung DPRD DKI Jakarta, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat sejak dua bulan terakhir mengalami pembatasan untuk akses keluar masuk. Anggota dewan yang harus melakukan aktivitas sejumlah rapat pun harus melewati akses ke gedung dengan berputar melewati gedung DPRD DKI yang lama.
Adanya pengetatan akses gedung dewan pun menuai protes dari kalangan anggota DPRD DKI.

sEPERTI DIUNGKAPKAN Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta, Rani Mauliani yang menyuarakan kegelisahannya. Mengingat, mayoritas anggota dewan periode 2019-2024 merupakan politisi berusia 50 tahun keatas.
Karenanya, anggota DPRD DKI dari dapil Jakbar itu pun meminta agar sekwan mempertimbangkan usulan sejumlah anggota dewan yang meminta akses gedung dewan dibuka secara normal.

“Kalau ditutup tujuannya untuk menyortir pengunjung yang memasuki gedung dewan. Toh dengan penutupan akses tersebut, tidak menjamin masuknya orang yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk ke dalam gedung DPRD. Lebih baik dibuka, dengan melakukan pengawasan secara ketat, mengedepankan protokol kesehatan,” ujar Rani kepada Harnasnews.com, Selasa (15/9).

                 Dimaz Adtya (Golkar)

Pamdal, kata Rani bisa menjadi garda terdepan dalam mengawasi pengunjung yang datang ke dalam gedung DPRD DKI. Seleksi ketat tamu yang akan memasuki gedung dewan, bisa dilakukan dengan mempertanyakan maksud dan tujuan dari masyarakat yang akan masuk ke dalam gedung dewan.

“Kalau seperti ini, yang mengalami kesulitan justru anggota dewan. Saya secara pribadi pun merasa kesulitan. Belum lagi, anggota dewan lainya yang habis mengalami perawatan patah kaki, atau pun yang merasa cape jika harus turun naik tangga,” katanya.

Karena itu, plt sekwan, Dame harus memikirkan kondisi anggota dewan secara menyeluruh. Jangan hanya, sambung Rani memikirkan ketua dewan yang memiliki akses keluar masuk dan lift pribadi.”Plt Sekwan harusnya memberikan masukan kepada ketua dewan. Disamping itu melakukan briefing pada pada pamdal untuk orang yang diperbolehkan masuk,” pinta anggota Komisi E DPRD DKI itu.

Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah ikut merasakan kesulitan sejak akses lift ke fraksi ditutup. Menurutnya, anggota dewan yang mayoritas tidak muda lagi. Menjadi kendala utama, untuk aktif setiap hari hadir ke Kebon Sirih.

“DPRD DKI ini kan gedung rakyat jadi harus dibuka. Kalau pun rakyat tidak memiliki kepentingan, di masa pandemi ini pastinya rakyat sadar dan faham, tidak akan lalu lalang di dalam gedung dewan,” papar politisi yang akrab disapa Bunda itu.
Jika nantinya dibuka, akses untuk memasuki dewan secara normal. Pengawasan ketat oleh pamdal perlu dilakukan dengan mengedepankan tiga S, yakni salam, sapa dan senyum.

“Masyarakat pastinya akan sangat mengerti dengan kondisi pandemi sekarang ini. Saya kira secepatnya harus dibuka,” tuturnya.

Politisi yang terpilih dari dapil Jakut itu menambahkan, kesulitan yang dialami tidak hanya dialami anggota dewan. Melainkan, PJLP dan staf anggota dewan. Kebanyakan, mengeluhkan karena sulit mencari makanan disaat jam istirahat.”Tentunya berbeda jauh dengan yang dialami pimpinan dewan, fasilitas serba mudah. Anggota biasa beda. Pimpinan dewan harus bijak lah melihat persoalan ini,” imbuhnya.

Politisi muda Partai Golkar, Dimaz Aditya memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, pembukaan Gedung DPRD DKI Jakarta idealnya ditunda hingga 3 minggu kedepan. Itu dilakukan untuk meminimalisir penularan virus covid-19 di kantor DPRD DKI.

“Jadi dari kondisi sekarang, kita tahu bahwa di lingkungan Pemprov sendiri ada yang terpapar positif Covid-19 seperti Sekda DKI Saefullah. Apalagi kita tahu bahwa banyak juga masyarakat datang ke kantor DPRD. Jadi saran saya untuk meminimalisir perkembangan Corona di kantor DPRD, ya sebaiknya ditunda dulu itu (pembukaan) sampai 3 minggu kedepan,” kata Dimaz di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Disamping itu, sehubungan adanya himbauan agar selama PSBB dibatasi jumlah karyawan di dalam gedung, maka agar disiapkan perlengkapan dan segala kebutuhan terutama untuk menunjang rapat-rapat yang dilakukan secara virtual.

“Selama ini fasilitas untuk menunjang rapat-rapat yang dilakukan secara virtual masih kurang memadai. Karena itu selama masa PSBB dimana rapat juga dilakukan secara virtual, fasilitas penunjang harus saat rapat virtual digelar harus disediakan. Hal itu perlu dilakukan agar anggota yang tidak mengikuti rapat di gedung atau secara virtual, suaranya bisa didengarkan,” urainya. (sof)

Leave A Reply

Your email address will not be published.