Golkar Kota Bekasi Barometer Kekuatan Politik di Jabar

BEKASI, Harnasnews.com – Rencana pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi dalam bebrapa pekan belakangan ini terus menjadi sorotan media.

Tiga kandidat dikabarkan bakal berlaga untuk memperkuat diri mencari dukungan patron masing-masing, sehingga membuat suhu politik semakin seru. Karena peta politik Kota Bekasi menjadi episentrum politik regional Jawa Barat.

Bahkan, sejumlah pihak menilai suksesi pemilihan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi itu menyedot perhatian bagi partai politik lain, sebab akan menjadi barometer pertarungan menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

“Oleh sebab itu, konstelasi politik menjelang musda Golkar diprediksi akan semakin memanas baik percaturan diinternal maupun eksternal,” ungkap pengamat politik Dr. Puji Wahono yang dihubungi wartawan, Selasa (15/9/2020).

Puji mengatakan, berdasarkan informasi yang berkembang, kandidat terkuat yang sedang digadang-gadang yaitu Ade Puspita Sari, yakni anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar sudah dimunculkan sebagai Plt. Ketua DPD Golkar Kota Bekasi.

“Artinya sebagai kandidat disekolahkan dulu supaya matang menjadi pemimpin. Langkah yang tepat dalam pola kaderisasi ala Golkar sebagai partai yang sudah makan asam garam politik nasional,” ujarnya.

Seperti diketahui, tiga kandidat yang akan berlaga dalam musda Golkar Kota Bekasi yaitu TB Hendra dan Novel Saleh Hilabi dan Ade Puspita Sari sebagai kandidiat terkuat tidak terhindar dari isu tidak sedap menerpa dirinya. Misalnya isu politik dinasti karena tidak lain Ade anak dari mantan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi Dr. Rahmat Effendi yang saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Bekasi.

“Akan tetapi beberapa waktu yang lalu isu dinasti politik ditanggapi oleh Pakar Ilmu Politik yang menyatakan sebenarnya secara konseptual isu dinasti politik kurang beralasan. Sebab setiap warga negara punya hak politik untuk dipilih atau diangkat sebagai pejabat publik atau pejabat di partai politik asal memiliki kompetensi dan melalui mekanisme politik yang sah,” jelas dosen pascasarjana Universitas Negeri Jember itu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.