Harnasnews.com – Pemilihan Kepala Daerah serentak beberapa bulan lagi akan digelar. Penyelenggara Pilkada tengah sibuk mematangkan semua perangkatnya untuk memastikan Pilkada ini berjalan dengan lancar. Partai politik pun tengah sibuk memetakan kandidat-kandidat potensial untuk diusungkan menjadi cabup atau cawabub.
Adu strategi antar parpol, bongkar pasang kandidat, perselingkuhan kepentingan, hingga barter posisi strategis kerap dilakukan. Seperti di provinsi NTB akan menghelat pilkada di 7 kabupaten/kota. Jelang Pilkada ini di NTB situasi politik sudah cukup hangat terutama kabupaten Sumbawa.
Situasi politik di Kabupaten Sumbawa saat ini menarik untuk dicermati. Seperti dalam beberapa bulan terakhir ini muncul beberapa bakal calon bupati dan/wakil bupati. Antara lain Muhammad Takdir dan Dr Andy Tirta diusung internal PKS Sumbawa, Novi calon ekternal PKS, Talifuddin-Sudirman, Jalur Independen, Miftahul Arzak, Rektor Muda Kampus IISBUD, Jarot, Ir.Mokhlis, H.Mo, Sukri Rahmat, LBS diusung PDIP, Febrian-Jasardi (Fajar) dan petahana, Husni Jibril yang diusung PDIP.
Menjelang mengerucutnya kandidat yang akan maju di kontestasi demokrasi Sumbawa baik yang Jalur Independen maupun utusan partai politik, situasi politik Sumbawa makin hangat dibincangkan publik terutama formula koalisi PKS-PDIP atau PDIP-PKS yang formatnya berubah- ubah dalam waktu yang sangat singkat.
Awalnya PDIP mengusung Husni Jibril untuk disandingkan dengan Novi yang diusung ekternal PKS namun Petahana menolak, kemudian pola berubah, publik kaget ketika PDIP mengusung Lalu Budi Suryata (LBS) bersanding dengan Novi yang diusung PKS, namun peta ini juga berubah yang hingga akhirnya PDIP NTB mengusung H.MO bersanding dengan NOVI yang diusung PKS. Pola ini belum final, karena masih menunggu keputusan DPP masing-masing parpol.
Situasi bongkar pasang pasangan tanpa etika, menikung di in jure time, membuat tampang politik hanya kepentingan tanpa isi dan nilai, hal tersebut dianggap biasa oleh kalangan elite politik namun sejatinya masyarakat mulai muak dengan kelakuan-kelakuan seperti itu.
Hal tersebut dipicu oleh perasaan tidak percaya diri dan landasan moral yang hampa dalam diri elite politik kita, yang sering kita sebut political illiteracy. Karakter ini telah menjadi tumor ganas menggerogoti elite dan masyarakat kita bahkan demokrasi dewasa ini.
Ancaman nyata bagi demokrasi di Daerah ini adalah kebutaan politik atau political illiteracy yang lahir dari erosi nilai-nilai kesamawaan, sektarianisme nilai adat, buntut kepentingan pribadi yang sempit dan subordinasi pemikiran rasional beretika ke pemikiran tak beretika.
Political illiteracy berdampak kuat pada munculnya economical illiteracy. Ditengah para elite sibuk dengan sharing kekuasaan disaat yang sama masyarakat menjerit kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, kebijakan ekonomi nasional yang tidak pro rakyat mestinya elite hadir menjawab persoalan rakyat di daerah dengan memproduktifkan segala potensi yang ada.
Adanya Perasaan kontradiktif seperti ini menunjukan elite kita tak punya budaya “ila”.
Validasi keteladan elite ada pada rakyat. Ketika elite mencederai pilkada ini sebagai proses demokrasi dengan sibuk pada hal-hal tak substansial maka konsekwensinya rakyat akan apatis dengan kebijakan-kebijakan pemerintah meskipun itu baik atau rakyat akan melakukan perlawanan dengan caranya sendiri.
Pilkada kita jangan sampai miskin nilai, miskin narasi kerakyatan, miskin nutrisi keummatan, bahkan miskin keteladanan sehingga akan berdampak pada terpilihnya sosok dan tampang pemimpin yang miskin nilai dan narasi tersebut.(Herman)
