11 Lembaga Advokasi Desak KPK Batalkan Seluruh Hasil Tes TWK
“Presiden harus memimpin langsung pelaksanaan laporan akhir hasil pemeriksaan ORI, mengawasi tindakan korektif yang harus dilakukan oleh KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta mengambil alih proses pelaksanaan rekomendasi ORI,” kata Kurnia.
Pada tuntutan lainnya, tim advokasi juga mendesak Presiden Jokowi, mengevaluasi kepemimpinan KPK saat ini. “Agar Presiden, memberhentikan Firli Bahuri, atau setidaknya menunjuk pelaksana tugas agar indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan Firli Bahuri bisa diproses hukum,” kata Kurnia, dikutip dari republika.
Desakan juga meminta Dewas KPK, menindaklanjuti ragam penyimpangan, dan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama memimpin KPK. “Juga meminta Polri, khususnya Kabareskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan-dugaan tindak pidana yang diduga kuat dilakukan oleh Firli Bahuri, dan pejabat-pejabat lainnya,” begitu kata Kurnia.
Dalam TWK yang dilakukan terhadap 1.351 pegawai KPK, menghasilkan puluhan pegawai yang dikategorikan TMS. Alhasil program pengalihan status pegawai menjadi ASN tersebut, menyingikirkan sebanyak 75 pegawai, dari kalangan penyidik-penyidik kasus korupsi kakap. Terkait TWK KPK ini, pun juga masih dalam penyelidikan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), karena diduga adanya pelanggaran HAM, maupun aksi pemberangusan terhadap pegawai-pegawai tertentu di KPK. Tapi sampai saat ini, Komnas HAM, belum juga melaporkan hasil temuannya.(qq)
