Hal lainnya yang menjadi sorotan Mulyanto adalah tingkat elektrifikasi yang dibagi dua antara kontribusi PLN sebesar 97 persen dan sisanya 1,8 persen yang merupakan kontribusi dari non-PLN.
Mulyanto mendorong agar data dari 1,8 persen yang merupakan kontribusi non-PLN dapat ditelusuri data terbarunya secara konkret.
“Mana yang masih menyala? Mana yang sudah mati,” katanya.
Terkait dengan pembangunan listrik di daerah-daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), Mulyanto berharap agar PLN dapat mengedepankan asas kenegaraan.
Untuk mencapai tujuan negara agar masyarakat dapat merasakan listrik betul-betul segera terwujud, lanjut dia, tentunya dengan mekanisme subsidi, kompensasi, dan sebagainya.
“Negara harus hadir menanggung itu, tidak kita berkata bahwa hanya orang kota yang boleh menikmati listrik,” katanya menegaskan.
Mulyanto menginginkan agar BUMN energi dapat hadir utuh di tengah masyarakat, dan tidak mengedepankan profit, tetapi mendukung proyek-proyek strategis negara. (qq)
