iklan

Antisipasi Teroris, Pemerintah Harus Bercermin Pada Era Soeharto

Ketua umum generasi muda berkarya (GMB) Andreas Nandiwardhana (kiri) bersama Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso. (Foto: dok.harnasnews.id)

JAKARTA, Harnasnews.com – Satu pekan belakangan ini publik digegrkan dengan peristiwa sadis, yakni aksi teroris yang mengakibatkan gugurnya sejumlah anggota Polri dan masyarakat sipil.

Dimana, aksi pertama dilakukan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok Jawa Barat, Sejumlah anggota Brimob tewas ditangan narapidana teroris (napiter) setelah sebelumnya terjadi penyanderaan. Belum berganti minggu, peristiwa sadis kembali terjadi, seorang yang diduga teroris saat diamankan, menikam seorang anggota kepolisian hingga tawas.

Kemudian, masih hangat dalam ingatan kita, peristiwa bom bunuh diri yang diduga dilakukan oleh teroris terjadi di tiga Gereja di Suarabaya Jawa Timur, belasan orang tewas dan puluhan orang menderita luka-luka.

kemudian peristiwa itu disusul dengan pengeboman di Polrestabes Surabaya dan salah satu Rumah Susun di Sidoarjo. Tidak berhenti disitu saja, teroris juga melancarkan aksinya di Mapolda Riau. satu orang anggota polisi dinyatakan gugur san sejumlah anggota lainnya mengalami luka-luka.

Dari serangkaian peristiwa tersebut menggambarkan aparat kepolisian maupun badan Intelijen Nagara (BIN) dinilai kecolongan atas peristiwa tersebut. Sejumlah pihak pun mendesak agar pola pengmanan lingkungan bercermin pada era pemerintahan Soeharto.

“Dimana saat pemerintahan Pak Harto gangguan kamtibmas dapat terdeteksi sedini mungkin. Baik itu anmaman dari luar maupun dari dalam negeri,” ujar pengamat komunikasi politik, Dr Adi Suparto, dalam keterangan tertulisnya yang diterima harnasnsews.com, Jumat, (18/5).

Selain itu, kata dia, konsidi TNI-Polri saat itu benar-benar memiliki wibawa. Meski dominasi kekuasaan sangat kental, akan tetapi konusifitas politik saat itu benar-benar terjaga dengan baik.

Untuk itu, Adi pun berharap agar pola pengaman yang dibangun pemerintahan saat ini dikembalikan seperti pada masa kepemimpinan Orde Baru. “Seperti menghidupkan kembali Siskamling, Kamtibmas, dan Babinkamtibmas, hal ini dilakukan guna mengidentifikasi lingkungan agar masyarakat merasa terlindungi dengan hadirnya mereka,” pungkas Adi.

Partai Berkarya Mengecam Aksi Bom Bunuh Diri yang Mengakibatkan Belasan Orang Tewas

Maraknya aksi teror yang belakangan ini mengguncang di sejumlah daerah seperti Surabaya,  Sidoarjo dan Riau,  mengundang keperihatinan sejumlah kalangan.

Sementara itu, menanggapi peristiwa aksi teror yang terjadi,  Partai Berkarya mengecam keras aksi teroris yang melakukan serangkaian aksi bunuh diri diberbagai tempat di Kota Besar di Indonesia.

Tindakan yang mengarah kepada pihak keamanan menunjukkan kelompok teroris makin melecehkan penegak hukum. Pemerintah didesak melakukan antisipasi dan tindakan tegas.

“Kami prihatin dengan kondisi keamanan saat ini. Banyak rakyat mulai gelisah, tidak nyaman dan ketakutan akibat aksi bom bunuh diri yang dilakukan teroris. Pemerintah harus segera kendalikan keadaan, sebab jika tidak ditindak tegas akan memberi pengaruh pada stabilitas keamanan, ekonomi dan politik,” tegas Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso saat memberikan komentarnya di Jakarta terkait aksi bom bunuh diri, Jumat (18/5).

Menurut politikus asal Jawa Timur itu, untuk melakukan penumpasan terhadap teroris, aparat penegak hukum tidak perlu harus menunggu selesainya UU Teroris. Cukup dengan payung hukum yang ada para penegak hukum sudah dapat bertindak tegas.

“Jangan hanya urusan karena hak asasi seorang teroris lantas mengorbankan hak asasi rakyat banyak. Pelanggar hukum harus ditindak tegas,” katanya.

Priyo juga mendesak, pihak pemerintah harus menata ulang sistim pencegahan dini yang melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak di lini bawah untuk cencegahan diri.

Sistim pelaporan warga di setiap RT/Desa perlu dihidupkan, termasuk mendeteksi mulai dari pembuatan KTP. Di era kepemimlinan HM. Soeharto dirasakan efektif menanggulangi teroris. Jarum jatuh saja bisa di deteksi.

“Kami dan seluruh rakyat Indonesia tentu berharap Polisi, BIN, BNPT dan dibantu Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat lebih proaktif mengatasi jaringan teroris. Jika melihat amatan jaringan ini bisa saja bermukim di kontrakan, dan bahkan diduga kuat bersembunyi di institusi pemerintahan, ormas maupun partai politik,” tegas Priyo

Partai Berkarya juga mengusulkan menghadapi kondisi bangsa yang lebih terbuka dengan adanya globalisasi, pemerintah bisa melakukan Litsus guna mengidentifikasi bersih atau tidaknya seseorang yang dicurigai masuk jaringan teroris. Sekarang kita tidak bisa memetakan, siapa kawan atau lawan seperti isteri bom bunuh diri di Surabaya ternyata pegawai Depag Jatim.

Sementara itu, Ketua Generasi Muda Berkarya (GMB) Raden Andreas Nandiwardhana mengatakan, pihaknya mengutuk aksi teror yang telah merenggut korban jiwa dan belasan orang luka-luka.

“Kami selaku Ketua Umum GMB sangat mengutuk keras kepada para pelaku teror BOM Surabaya. Kepada  para korban yang meninggal semoga almarhum diterima disisinya, dan untuk para korban yang selamat atau luka-luka semoga lekas diberi kesembuhan, dan untuk para keluarga korban semoga diberi ketabahan,” ujar Andeas menyikapi aksi teror yang terjadi di Surabaya, Jumat, (18/5/2018).

Untuk itu, pihaknya mendesak kepada kepolisian agar segera mengusut tuntas siapa dalang dibalik peristiwa yang dinilai sangat sadis itu.

“Bayangkan saja, anak-anak yang tidak berdosa mengalami luka yang cukup serius akibat ledakan bom itu. Dan tentunya, tidak satupun agama di dunia memperbolehkan kekerasan,” tandas Andreas, yang juga eks wasekjen Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG-Ormas Sayap Partai Golkar).

Dikabarkan, sejumlah ormas yang berada dibawah Partai Golkar berencana akan migrasi ke partai besutan Tommy Soeharto tersebut. (Red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.