Asosiasi: Produk Hasil Tembakau Jangan Jadi Sekedar Objek Pajak
Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengharapkan prevalensi perokok pada anak di bawah umur 18 tahun bisa mengalami penurunan ke 5,4 persen. Namun, yang terjadi malah peningkatan sebesar 9,1 persen.
“Ada masalah pada pengendalian tembakau yang sekarang dilakukan. Kenaikan cukai tidak signifikan dalam mengendalikan kebiasaan rokok. Jadi, menurut hemat kami harus sama-sama mencari akar masalah dan menerapkan jalan keluar yang sesuai,” ujar Paido, dikutip dari antara.
Untuk itu, pemerintah diminta untuk membuat regulasi yang berdasarkan data dan fakta, sehingga regulasi yang dirumuskan menjadi lebih proporsional, adil, serta menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi.
Regulasi tersebut juga diharapkan mendatangkan manfaat terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, industri, hingga konsumen produk tembakau di Indonesia.
Akvindo merupakan sebuah organisasi yang didirikan para konsumen produk HPTL di Indonesia yang terbentuk karena belum adanya asosiasi yang murni menaungi dan berasal dari sisi konsumen, sehingga seringkali membuat suara konsumen produk HPTL kerap tidak sampai ke pemerintah.
“Kita ingin agar konsumen, pengusaha industri HPTL, dan pemerintah dapat duduk bersama untuk menyamakan persepsi mengenai produk HPTL agar bisa membuat legasi bersama untuk bangsa ini,” katanya.(qq)
