Bawaslu Sebut Intimidasi dan Politik Uang Mulai Muncul Jelang PSU PALI
JAKARTA, Harnasnews.com – Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pemilihan kepala daerah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, mulai diwarnai aksi intimidasi dan politik uang. Hal ini berdasarkan informasi yang diterima Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel.
Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumsel, Junaidi mengungkapkan, dugaan itu merupakan informasi yang masuk ke pihaknya. Hanya saja, tidak sampai pada pelaporan resmi.
“Ada politik uang dan intimidasi dalam proses jelang PSU, tapi ini sebatas informasi yang diterima, bukan dalam bentuk laporan,” ungkap Junaidi, Selasa (13/4).
Menurut dia, beragam bentuk intimidasi yang bertujuan memenangkan paslon tertentu perlu pengawasan optimal dari masyarakat dan semua pihak. Intimidasi yang dimaksud bisa memaksa pemilih memilih paslon tertentu dan juga memaksa pemilih meninggalkan desa saat pemilihan berlangsung.
“Kita mengantisipasi semua bentuk intimidasi, apalagi sampai ada yang menyuruh warga pergi dari desa,” ujarnya.
Dikatakan, intimidasi menyuruh keluar kampung bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk menggantikannya dengan pemilih siluman. Karena itu, pencermatan daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih pindahan, harus maksimal sehingga tidak kecolongan.
“PSU PALI diikuti 1.560 DPT, tapi perlu dikaji lagi karena pengamatan kami banyak pemilih yang sudah pindah domisili, meninggal dunia, atau memilih di tempat lain,” jelasnya.
“Undangan C6 harus disampaikan langsung ke orang bersangkutan, tidak lagi dititipkan ke tetangga, itu cara siasati cegah pemilih siluman,” sambung Junaidi.
Anggota Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan, Hepriyadi meminta, petugas di lapangan untuk berhati-hati agar kesalahan pada Pilkada 9 Desember 2020 tidak terulang. Kesalahan itu diakibatkan petugas di lapangan terlalu meremehkan pelaksanaan pilkada.
