“Segera melakukan klarifikasi terhadap hoaks dan jangan dibiarkan hoaks tersebut bergulir. Dalam hal ini kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil harus ada,” ujarnya, dikutip dari antara.
Kolaborasi antara Kemenkominfo dan organisasi-organisasi masyarakat sipil perlu dilakukan pada saat ini, ketika momennya belum memanas.
Menurut Nicky, beberapa RUU memiliki sifat megapolitik dan ini bisa memanaskan situasi politik Indonesia.
Dalam kesempatan terpisah, pengamat politik Ujang Komarudin dari Universitas Al Azhar Indonesia mendorong agar pemerintah dan DPR harus mengundang semua elemen masyarakat, termasuk mereka yang bersikap pro dan kontra, dalam musyawarah pembahasan RKUHP.
“Pemerintah, DPR, dan masyarakat harus bertemu di saluran komunikasi formal seperti musyawarah, karena perdebatan di dunia maya tidak akan pernah selesai,” kata Ujang.
Musyawarah juga menjadi saluran komunikasi formal yang penting karena mempertemukan kompromi antara pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang dengan masyarakat.(qq)
