iklan iklan

Demo ke Istana, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Minta Guru Honor Balik

BEKASI,Harnasnews.com – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Carwinda, meminta para guru honorer yang jalan ke Istana kembali pulang.

“Saya minta teman-teman GTK Non-ASN (guru honorer) yang saat ini melakukan aksi, ayo kembali mengajar, kembali ke sekolah melaksanakan fitrahnya sebagai guru, menjalankan tupoksinya sebagai pengajar,” ucap dia, Kamis (29/4).

Katanya, Dinas Pendidikan membutuhkan guru honorer lantaran keterbatasan guru PNS agar proses kegiatan belajar mengajar (KBM) terus berjalan lancar.

“Disdik adalah rumah besar kita tetapi sampai hari ini mereka belum datang ke Disdik. Ibarat orang tua dan anak kita ingin satu visi dan misi dalam membangun pendidikan di Bekasi,” ucap dia.

“Bersama mereka meskipun secara jumlah mayoritas sudah memahami dan bagi temen lain yang mungkin ada perbedaaan dapat diselesaikan secara dialog akan kita akomodir kok,” tambahnya.

Dia mengatakan besaran jasa tenaga kerja (jastek) guru honorer terus diperjuangkan agar dapat setera dengan ASN.

Carwinda pun mengakui bahwa peningkatan jastek mesti dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Diketahui, guru honorer yang tergabung pada Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi ini menuntut besaran jastek Rp2,8 juta.

 

*Aksi jalan kaki guru honorer saat melintasi Kota Bekasi.*

“Saya informasikan Tahun Anggaran 2021 pemerintah daerah sudah dapat mengalokasikan besaran jastek Rp2.129.500/bulan dan apabila ditambah dengan alokasi dari dana BOS sampai dengan Rp700.000/bulan, maka jika ditotal menjadi Rp2.829.500/bulan sesuai tuntutan mereka,” terangnya.

“Kita juga mendorong dan mendukung mereka untuk mengikuti seleksi 1 juta formasi PPPK yang diluncurkan pemerintah pusat. Kita siap mendampingi mereka dengan harapan bisa lulus semua,” beber Carwinda.

Berdasarkan data, kebutuhan pengajar di Kabupaten Bekasi berjumlah 15.000 lebih. Guru PNS tercatat 6.315, sisanya guru honorer.

Terkait tuntutan beberapa guru honorer yang belum dibayarkan Jastek selama 3 bulan, dapat ia menjelaskan pembayaran jastek GTK non ASN pada Dinas Pendidikan telah dilakukan pembayaran terhadap sebanyak 9.156 orang yang sudah memenuhi persyaratan administrasi.

Dia mengakui terdapat beberapa orang GTK Non ASN yang perjanjian kerjanya berakhir tanggal 31 Desember 2020. Dan sejak tanggal 1 Januari 2021 Dinas Pendidikan tidak melakukan perjanjian kerja lagi, maka yang bersangkutan bukan GTK Non ASN pada Dinas Pendidikan. (Sygy)

Leave A Reply

Your email address will not be published.