Dinilai Tidak Beres, Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dipertanyakan
JAKARTA, Harnasnews.com – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mempertanyakan pernyataan dan argumen yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait capaian hasil dari anggaran pupuk subsidi yang nilainya sebesar Rp 33 triliun per tahun. Menurut Akmal, pertanyaan presiden tersebut jelas sangat salah, karena yang sangat berkompeten menjawabnya adalah pemerintah sendiri.
Hal itu dikatakan Akmal menanggapi pernyataan Jokowi saat meresmikan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/1/2021). Di mana Presiden Joko Widodo mempertanyakan efektivitas dampak dari penyaluran subsidi pupuk terhadap negara. Jokowi menilai, suntikan subsidi pupuk buat petani yang diberikan ternyata belum berkontribusi besar bagi negara.
Mulanya, Jokowi membahas persoalan besar yang kerap kali terjadi di sektor pertanian nasional. Namun, tiba-tiba ia teringat dengan penyaluran subsidi pupuk yang telah diberikan negara. “Saya jadi ingat soal pupuk. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk. Setahun berapa subsidi pupuk? Berapa bu Menteri Keuangan? Rp 30 triliun? Rp 33 triliun seinget saya,” kata Jokowi saat itu.
Terkait dengan pernyataan Jokowi itu, Akmal menilai, ada yang tidak beres pada penyaluran pupuk subsidi yang 10 tahun terakhir mencapai 330T. Di beberapa waktu sebagai contoh tahun 2019, terjadi kelangkaan pupuk subsidi yang menimbulkan gejolak yang besar di tengah masyarakat petani. Alasan pemerintah pada saat itu, bahwa penyebab pupuk subsidi langka karena pada tahun 2019 itu kita mendapatkan (alokasi) 8,8 juta ton. Sedangkan tahun 2020 hanya dialokasikan 7,9 juta ton.
