iklan iklan

DPP Golkar Waspadalah

Lazim dan sudah menjadi dinamika tak aneh. Itulah upaya memperebutkan posisi puncak fungsionaris dalam partai politik (parpol). Sebuah renungan, apakah Golkar akan terjadi gerakan sistimatis untuk agenda penggapaian kursi Ketua Umun Pohon Beringin dengan irama konfliktual?

Jawabnya, mengapa tidak. Sejarah konflik Golkar di tingkat DPP pernah terjadi dalam wajah dualisme kepemimpinan: Aburizal Bakrie versus Agung Laksono. Cukup melelahkan dan sempat mengakibatkan diatorsi di bawah, di level DPD I dan DPD II. Problem dualisme itu tentu memecah soliditas Pohon Beringin, dalam kaitan pilpres, apalagi pilkada. Yang perlu kita catat, apakah tragedi dualisme itu akan terulang?

Potensinya ada dan itu bisa terbaca dari manuver atau gerilya di antara elitis DPP ke berbagai wilayah dan daerah. Strategi pembelotan kader di level wilayah dan daerah itulah yang lagi dimainkan. Dalam hal ini jika kita cermati peran salah satu pengurus DPP yang saat ini tengah naik daun sedang menjalankan peran dekonstruksi soliditas Golkar di tingkat wilayah dan daerah.

Sosok kontroversi yang disebut-sebut terlibat kasus suap DAK dan e-KTP itu tampak sedang menancapkan pengaruhnya ke berbagai daerah. Targetnya adalah membangun investasi politik keberpihakan wilayah dan daerah agar kelak saat tergelar kontestasi politik nasional untuk pemilihan Ketua Umum, sehingga sosok itulah yang akan menguat di mata wilayah dan daerah.

Gerakan tokoh yang saat ini duduk di kursi strategis di DPR ini sudah menuai data faktual. DPD I Jawa Barat sudah dimainkan dan berhasil menempatkan kader pro pada dirinya yang tampil berkuasa. Kini, DPD Golkar Kota Bekasi juga sedang digarap.

Manuver yang dimainkan adalah mengganjal kader potensial (Ade Puspita) yang sedianya siap melanjutkan estafet kepemimpinan Pohon Beringin di Kota paling timur Jakarta itu.

Untuk memperkuat agenda itu, sosok yang sempat santer namanya dalam kasus korupsi mega proyek e-KTP itu tampak all out untuk memaksakan bonekanya, yakni caleg gagal dan belum jelas kapabilitasnya yang diduga dipaksakan untuk menjadi Ketua DPD Golkar Kota Bekasi.

Di mata tokoh tersebut, inkabilitas caleg gagal itu tak dipersoalkan. Tapi, satu hal penting adalah sang boneka itu sungguh bermakna nanti saat Golkar menyelenggarakan Munas yang beragendakan utama pemilihan Ketua Umun.

Mencernati manuver tersebut, kiranya langkah tersebut merupakan musuh dalam selimut bagi Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Yang perlu kita garis-bawahi, bukan persoalan rivalitas, tapi manuver itu mendestruksi soliditas Golkar, tidak hanya di level pusat, tapi wilayah dan daerah. Inilah perubahan peta politik yang harus diwaspadai.

Bagi loyalis Golkar di level manapun, tentu berkepentingan utk memelihara soliditas internal Golkar. Karena itu tak ada kata lain bagi Ketua Umum untuk membonsai manuver sosok yang diduga memiliki syahwat kuat untuk menduduki posisi Golkar satu. Bukan untuk meloyokan hak asasinya dalam mengartikulasikan gairah politik praktisnya, tapi semata-mata untuk menyelamatkan partai dari potret kehancuran yang pernah terjadi.

Perlunya langkah strategis dalam menghambat laju manuver politik yang tak sehat tersebut. Pertama, Ketum Golkar disarankan untuk kocok ulang posisi kursi Wakil Ketua DPR RI. Kedua, Ketua Umum Golkar mendorong proses hukum kader yang disebut-sebut terlibat korupsi agar partai pemenang pemilu no dua itu tetap mendapat simpati publik.

Pendorongan penegakan hukum terhadap kasus hukum itu setidaknya untuk dan atas nama supremasi hukum yang berdimensi keadilan. Tidak tebang pilih. Sisi lain, untuk menjaga kedamaian internal Golkar yang terlepas dari intrik picik.

Dalam kaitan perhelatan musda dan lain-lain untuk Golkar di wilayah dan daerah, biarkan dinamika itu terjadi, tapi murni lingkup mereka, tidak boleh ada campur tangan DPP, apalagi ada gelagat tendensius membangun antek-antek boneka.

Nasi telah menjadi bubur. Rancang-bangun menciptakan boneka telah dilakukan. Karena itu, Ketum Airlangga sekiranya tidak membiarkan manuver yang berdampak pada insoliditas internal Golkar. Karena itu, Ketum Golkar tetaplah waspada.

Oleh: Agus Wahid
(Direktur Eksrkutif AW Research & Consulting)

Leave A Reply

Your email address will not be published.