Dukung  Kemajuan  Sektor  Kelautan  Dan Perikanan, KKP Serahkan Bantuan  Senilai Rp 2,5 Miliar Di Kepulauan Riau

 

BATAM,Harnasnews.com – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggulirkan bantuan sarana serta permodalan usaha untuk mendukung sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau.

Setidaknya bantuan bernilai sekitar Rp2,5 miliar digelontorkan bagi pembudidaya ikan, nelayan, pengolah ikan, dan petambak garam dari Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang.

Bantuan tersebut diserahkan pada kunjungan kerja Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan KKP di Kota Batam, Rabu (14/8).

Bantuan yang diberikan berupa input produksi budidaya ikan (benih ikan), paket budidaya ikan sistem bioflok, bantuan kapal < 5 GT, bantuan alat penangkap ikan, asuransi nelayan, fasilitas pembiayaan melalui kredit lunak Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP), sarana dan prasarana rantai dingin (ice flake machine dan chest freezer), dan beasiswa bagi anak pelaku utama.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dan disaksikan oleh Anggota IV BPK RI, Rizal Djalil.

“KKP telah memberikan dukungan kegiatan strategis yang secara konkrit langsung menyentuh pelaku utama perikanan. Dan ini telah berdampak positif terhadap perbaikan struktur ekonomi masyarakat, khususnya terkait dengan peningkatan pendapatan, daya beli, dan penguatan kapasitas usaha,” kata Slamet.

Slamet menyampaikan bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir ini kinerja sektor kelautan dan perikanan menunjukkan capaian yang positif. Secara makro, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan (berdasarkan harga konstan) tahun 2018 sebesar Rp238,64 triliun atau naik 5,2% dibanding tahun 2017 yang senilai Rp226,85 triliun. Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) sektor perikanan juga naik signifikan dari semula di tahun 2014 hanya sebesar Rp267 miliar menjadi Rp557 miliar hingga November 2018.

“Indikator keberhasilan lainnya yakni pencapaian nilai tukar nelayan (NTN) dan nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi). Bulan Juni 2019 NTN tercatat sebesar 132,92 atau naik 2,95% dibanding bulan yang sama tahun 2018 yang mencapai 129,31. Begitupula NTPi bulan Juni 2019 tercatat sebesar 134,42 atau naik 2,83% dibanding bulan yang sama tahun 2018 yang mencapai 130,71,” papar Slamet.

Slamet menjelaskan, capaian positif nilai NTN dan NTPi Ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli yang dipicu oleh kenaikan pendapatan usaha di atas ambang batas kelayakan ekonomi. Angka ini juga akan memicu naiknya nilai saving rate untuk re-investasi, sehingga mendorong kapasitas usaha nelayan dan pembudidaya ikan yang lebih kuat.

Kinerja lainnya yakni peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan. Khusus untuk pembudidaya ikan, rata-rata nilai pendapatan secara nasional tahun 2018 sebesar Rp3,38 juta per bulan atau naik 13,04% dibanding tahun 2015 yang mencapai Rp2,99 juta per bulan. Angka pendapatan ini jauh melampaui rata-rata UMR nasional yang hanya Rp2,25 juta per bulan.

“KKP terus mendorong berbagai program kebijakan yang diarahkan dalam rangka menjaga kedaulatan, mengoptimalkan sumber daya secara berkelanjutan, dan pemanfaatan nilai ekonomi yang secara langsung menyentuh stakeholder utama untuk memberikan efek positif terhadap peningkatan kesejahteraan,” tegas Slamet.

Sementara itu, anggota IV BPK RI, Rizal Djalil menilai, keputusan KKP memprioritaskan Batam dalam program ini sudah sangat tepat mengingat banyaknya aset fisik maupun non fisik yang telah ditanamkan di Kota Batam.

“Berbagai program prioritas yang telah dijalankan oleh KKP di Kota Batam menghasilkan output kenaikan produksi perikanan di Kota Batam serta peningkatan PNBP. Hal ini merupakan sesuatu yang menggembirakan. Namun yang lebih penting adalah peran dari KKP untuk dapat mensejahterakan masyarakat” tutup Rizal.

Pada kesempatan yang sama, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, turut dilakukan penebaran benih ikan clownfish atau yang dikenal dengan “nemo” sebanyak 1.000 ekor di perairan Batam serta panen ikan bawal bintang sebanyak 400 kg hasil produksi Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam.

Sosialisasikan Kegiatan Prioritas KKP

Selain penyerahan bantuan, rangkaian acara kunjungan kerja juga turut menjadi ajang sosialisasi program prioritas KKP seperti sosialisasi budidaya ikan, pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), SKPT Natuna, sosialisasi klinik mutu, dan sebagainya.

Terkait program Gemarikan, pada 2018 lalu, KKP mencatat konsumsi ikan nasional yakni 50,69 kg/kapita. Selain itu, konsumsi ikan per kapita nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir juga menunjukkan grafik yang terus naik, di mana sebelumnya pada tahun 2014, konsumsi ikan per kapita tercatat baru sebesar 38,14 kg/kapita.

“Jika melihat tantangan ke depan, khususnya terkait dengan penanggulangan ‘stunting/ kuntet’, maka angka tingkat konsumsi ikan nasional ini masih sangat minim, terlebih fokus Kabinet Kerja Jilid II adalah pada pengembangan SDM yang unggul. Mewujudkan SDM yang unggul jelas baru bisa dicapai jika sejak dini generasi muda kita (usia sekolah) mendapat asupan gizi/nutrisi yang baik, salah satunya melalui konsumsi ikan yang kaya omega-3,” tutup Slamet.(Red/Ed)