Emrus mengatakan, tes wawasan kebangsaan merupakan amanat undang-undang. Oleh karena itu dia berpandangan bahwaTWK itu sebagai bentuk penguatan lembaga KPK.
“Tolak ukur kita dalam menguatkan KPK ketika berjalan sesuai dengan undang-undang. Apakah tes wawasan kebangsaan itu perintah undang-undang atau bukan. Kalau itu perintah undang-undang itu berarti penguatan bukan pelemahan,” kata Emrus.
Adapun dalam TWK ada yang lulus dan tidak, itu merupakan sebuah konsekuensi. “Bukankan yang tidak lolos TWK hanya 51orang, sementara yang lolos seribu orang lebih,” tegasnya.
Menurut Emrus, kalau dibandingkan secara kuantitatif jumlah tersebut tidak signifikan bila dilihat dari angka statistik antara yang kalah dengan yang menang, dan proporsinya hanya berapa persen yang tidak lolos.
“Jadi kalau ada pihak yang mengatakan bahwa tidak lolosnya TWK kepada sejumlah pegawai bagian dari pelemahan KPK, pernyataan itu sangat tidak mendasar. Kelompok yang berpendapat seperti itu sepertinya telah terbius dengan pesan komunikasi yang muncul di permukaan dan perlu diberikan pencerahan,” ucap Emrus.
Bahkan, kata Emrus, sebagai lembaga kegamaan yang terhormat, PGI disarankan lebih banyak membawa dalam do’a. “Seperti mendoakan semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada lembaga KPK agar kinerjanya lebih baik dalam menangani kasus korupsi di Indonesia,” saran Emrus.***
