Gagasan Ketua DPD RI Mewarnai Hasil Akhir Forum MIKTA Meksiko
Bahkan kesimpulan akhir pertemuan legislatif tingkat tertinggi MIKTA tersebut diwarnai oleh gagasan-gagasan DPD RI dalam rangka melibatkan pelaku ekonomi berskala kecil dan menengah dalam kerjasama lintas kawasan tersebut.
Mengutip isi pidato Ketua DPD RI di forum MIKTA tersebut, dimana ia memimpin sidang sesi kedua, kesimpulan akhir forum MIKTA itu menyebutkan bahwa para pimpinan parlemen MIKTA mengakui pentingnya kerjasama lintas kawasan guna mengonsolidasikan ekonomi kreatif agar dapat melibatkan masyarakat di berbagai daerah sesuai dengan butir ke-8 dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDG 8).
Rangkuman pertemuan MIKTA tersebut juga berisi pengakuan terhadap posisi DPD RI yang disampaikan oleh Lanyalla Mattalitti di sidang ke-5 ketua-ketua parlemen MIKTA bahwa sumber kemakmuran masa depan tidak terletak pada ketersediaan sumberdaya alam melainkan pada ketersediaan sumberdaya manusia.
SDM yang berkualitas dan tinggi tingkat keahliannya ini disebut brainpower yang dapat memanfaatkan teknologi untuk memberdayakan masyarakat, kata Lanyalla dalam sidang tersebut.
Kesimpulan akhir forum MIKTA itu juga mengulangi pendapat Lanyalla ketika ia memimpin sidang bahwa kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh sumberdaya manusia yang ahli itulah yang akan mendorong semakin banyak masyarakat terlibat dalam pembangunan ekonomi kreatif di negara-negara MIKTA.
Gagasan lain yang dikemukakan oleh Ketua DPD RI dalam forum MIKTA tersebut adalah perlunya melindungi Hak Kekayaan Intelektual dari negara-negara MIKTA sebab dalam pengembangan ekonomi digital yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif, terdapat banyak kreasi dan inovasi baru yang perlu dilindungi.
Gagasan Ketua DPD RI ini secara jelas dicantumkan dalam hasil akhir forum MIKTA Meksiko, yang menandakan bahwa suara Indonesia diperhitungkan di forum lintas kawasan ini karena Indonesia merupakan negara terbesar ketiga di dunia —setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan— dalam hal kontribusi nilai ekonomi kreatif terhadap PDB nasional, yang kini sudah encapai 7.2 persen.
Rangkuman akhir MIKTA Meksiko itu juga mencantumkan gagasan lain lagi dari Ketua DPD RI yaitu perlunya menggunakan platform ekonomi digital untuk memberdayakan pelaku ekonomi menengah, kecil, dan mikro di berbagai daerah sebagai strategi bertahan (survival) di alam pasar bebas. Bagi Indonesia, implementasi gagasan ini akan memberdayakan 62 juta pelaku UMKM yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara.
Tentang keterlibatan perempuan dalam pembangunan, rangkuman hasil akhir forum MIKTA Meksiko itu juga mengulangi pesan dari Ketua DPD RI bahwa secara professional, kaum laki-laki dan perempuan sama derajatnya, bahkan sangat banyak perempuan terlibat dalam bidang politik, bisnis, keamanan, dan dunia perguruan tinggi di Indonesia.
Dalam pidatonya ketika memimpin sidang MIKTA, Lanyalla Mattalitti katakan bahwa Presiden ke-5 RI adalah seorang perempuan (Ibu Megawati Spekarnoputri), Ketua DPR RI saat ini juga seorang perempuan (Ibu Puan Maharani), di DPR dan DPD juga terdapat banyak politisi perempuan, bahkan pasukan perdamaian PBB yang dikirim dari Indonesia pun terdiri dari banyak perempuan.
Hal lain yang dikemukakan Ketua DPD RI di forum MIKTA Meksiko itu adalah dukungan Indonesia terhadap perkembangan positif yang kini terjadi di Semenanjung Korea termasuk dicetuskannya Deklarasi Panmunjom dan Deklarasi Bersama Pyongyang untuk meredakan ketegangan dengan cara terus meningkatkan upaya-upaya diplomasi dan menghentikan pengembangan senjata nuklir.
Lanyalla menjelaskan bahwa perhatian dan keterlibatan Indonesia dalam berbagai upaya internasional untuk menciptakan perdamaian di berbagai belahan dunia adalah amanat konstitusi RI yang harus dijalankan.
Ketika mengawali pidatonya, Lanyalla menyampaikan terima kasih kepada negara anggota MIKTA lainnya atas dukungan mereka yang telah memungkinkan Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB; dan juga duduk dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Menjelang akhir sidang MIKTA itu, Ketua DPD RI Lanyalla Mattalitti mengadakan pertemuan bilateral dengan pimpinan parlemen Australia dan Turki. Dengan Australia, Lanyalla meminta ketegasan sikap dari pemerintah dan parlemen Australia terhadap oknum-oknum anti-Indonesia yang beroperasi secara leluasa di Australia untuk mendukung disintegrasi Papua.
Terhadap permintaan itu, Presiden Senat Australia menegaskan bahwa orang-orang di Australia yang berkampanye mendukung gerakan pengacau keamanan di Papua tidak mewakili sikap pemerintah dan parlemen Australia. Dan bahwa Papua sebagai bagian dari kedaulatan RI tidak perlu dipersoalkan lagi sebab hal itu sebuah realitas yang tak terbantahkan.
Dalam pertemuannya dengan pimpinan parlemen Turki, Ketua DPD RI mendapat informasi-informasi penting perihal gangguan keamanan di Turki serta permintaan Turki agar Indonesia mendukung upaya Turki dalam menangkal penyebaran terorisme ke berbagai negara. [***]
