JAKARTA, Harnasnews.com – Gelombang aksi unjuk rasa di berbagai wilayah tanah air yang semula menuntut dibatalkannya revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga beberapa tuntutan dihapuskannya undang undang yang dinilai tidak pro terhadap rakyat.
Namun, kini upaya itu mulai bergeser kepada tuntutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lengser dari jabatan pada periode ke dua, yang Oktober 2019 ini akan dilantik.
“Pergeseran tuntutan masyarakat yang didukung oleh kekuatan mahasiswa dan elemen masyarakat yang pecah di berbagai daerah, mulai dari persoalan revisi UU KPK dan KUHP kemudian UU yang dinilai kotroversi hingga upaya tuntutan mundur Joko Widodo dari kursi Presiden, sebuah fakta empiristik, karena Jokowi dinilai bukan lagi sebagai representasi rakyat,” ujar Wakil Ketua Asosiasi Ilmuan Administrasi Negara, Bambang Istianto, kepada wartawan, Senin (23/9).
Bambang menilai, aksi yang dilakukan oleh sejumlah elemen di berbagai daerah itu menunjukkan kian lemahnya penyelenggara pemerintahan di era Jokowi dan semakin kedodordan dalam mengelola negara.
“Untuk itu pergeseran tuntutan perlu diwaspadai dalam konteks kekuatan dalam negeri maupun kancah internasional,” imbuh Bambang.
Bambang juga mempertanyakan menguatnya gelombang aksi mahasiswa yang didukaung oleh masyarakat, seiring dengan menguatnya legitimasi Jokowi menduduki kursi Presiden ke dua namun terus dirundung peroslan yang cukup kompleks.
“Dari persoalan Papua minta merdeka hingga tuntutan mundur Jokowi dari Presiden,” ungkap direktur eksekutif center for publik policy studies, itu.
