Padahal instruksi pelantikan kepada Gubernur Jawa Barat tinggal menunggu sign dari petinggi di Kemendagri.
Bambang menilai fenomena tarik ulur tersebut bukanlah peristiwa birokratis belaka, namun sarat dengan kepentingan politik di tingkat elite partai poliik yang sedang bertarung.
“Perhelatan pilkada pada tahun 2022 di Kabupaten Bekasi tentunya menjadi kalkulasi politik yang strategis bagi kekuatan politik di Bekasi,” katanya.
Menurut dia, ambisi besar partai politik yang akan menguasai perpolitikan Jawa Barat jika bisa menguasai dua kota besar yaitu Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi memiliki peran penting pada pemilihan presiden tahun 2024.
“Artinya akan datang memiliki kartu penting dalam memegang kendali Jawa Barat sebagai lumbung suara terbesar di Indonesia,” ucap Bambang.
Seperti diketahui kekuatan partai politik besar yang bertarung di Bekasi yaitu PDIP, Golkar dan PKS. Saat ini PKS sudah terbelah menjadi dua partai yang salah satu pentolannya mendapat penghargaan Bintang Maha Putra dari Presiden Joko Widodo.
Dengan Demikian dua partai yang sesungguhnya musuh bebuyutan secara senyap terus berkompetisi yakni PDIP dan Golkar.
Tentunya, kata Bambang, momentum saat ini menjadi peluang bagi PDIP maupun Golkar untuk bertahan atau menjadi pemegang kendali politik di kabupaten Bekasi.
“Tentunya publik berharap agar parpol bertarung elegan dan cantik dipanggung kekuasaan di Kabupaten Bekasi, di tengah segudang persoalan, di antaranya soal isu tenaga kerja asing yang ada kawasan Meikarta,” ucap Bambang. (red)
