HUT MPR Momentum Penegasan Pelaksanaan Konstitusi dan Empat Pilar
“Ini harus benar-benar jadi koreksi untuk keadilan yang menjadi dua sila penting Pancasila serta prinsip negara hukum,” ujar politisi senior Partai PKS tersebut.
Keadilan hukum yang dimaksud juga berkaitan dengan proses demokratisasi di Indonesia yang belakangan dinilainya mengalami kemunduran. Oleh sebab itu, sebagai lembaga yang berwenang mengubah konstitusi, MPR harus memastikan ketentuan dalam UUD 1945 yang menjamin demokrasi dan menjadi cita-cita reformasi, seperti pembatasan masa jabatan presiden
Kemudian hal itu juga berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang reguler selama lima tahun sekali dan tidak diutak-atik dengan alasan apapun termasuk pandemi.
“Pelaksanaan ketentuan itu sangat krusial untuk menjamin bahwa Indonesia adalah negara hukum dan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang tidak mengkhianati cita-cita reformasi,” ujar HNW, dikabarkan dari antara.(qq)
