Tidak hanya Ganjar, Ahmad juga mengimbau Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto agar segera menyetujui proposal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres. Ia melihat apabila proposal tersebut tidak dikabulkan, maka kemungkinan besar Cak Imin melakukan evaluasi politik yang sangat serius dan berdampak signifikan pada jadi atau tidaknya Prabowo Subianto mengikuti Pemilu 2024.
“Kalau berlayar belum tentu bisa ciptakan mesin politik yang sangat efektif dalam konteks pemenangan di basis pemilih Jawa terutama segmen santri terkhusus lagi Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ucapnya.
Kemudian, Anies Baswedan diharapkan dapat segera memutuskan cawapres pendampingnya agar Koalisi Perubahan untuk Persatuan dapat membentuk infrastruktur pemenangan. Adapun Anies merupakan satu-satunya kandidat bakal capres yang tidak diberikan endorsemen oleh Presiden Jokowi.
“Itu penting karena Anies satu-satunya capres yang tidak didukung oleh Presiden Jokowi, sedangkan capres lain saat ini berada di lingkaran kekuasaan,” pungkas dia, dikutip dari antara.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (qq)
