Jawab Tudingan Tahan Hak Karyawan, SPD Siap Buka Data
KOTA BEKASI, Harnasnews.com – Kekisruhan THR ratusan satpam di Pakuwon Mall Bekasi, direspon oleh PT SPD Group, vendor pengamanan sebelumnya, yang angkat bicara soal tudingan penahanan hak karyawan. Mereka balik mengungkap adanya tunggakan pembayaran dari manajemen mal dan praktik pengambilalihan personel secara sepihak.
PT. Security Phisik Dinamika (SPD) Group merupakan vendor jasa keamanan yang merupakan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) profesional yang beroperasi sejak 1998, berfokus pada penyediaan satpam, bodyguard, dan jasa keamanan terintegrasi. SPD menyediakan tenaga keamanan bersertifikasi resmi, didukung Pusdiklat mandiri, teknologi modern, dan berpengalaman lebih dari 25 tahun untuk klien korporasi.
Direktur Utama PT SPD Group, Panglima Ali Insan Billah, membantah keras kabar adanya invoice khusus THR yang sudah cair ke perusahaannya. Ia menyebut informasi soal dana Rp 538 juta tersebut tidak akurat.
“Itu nggak bener itu. Tidak ada invoice THR langsung dapat, bukan pakai invoice THR. Di sekuriti itu kita dibayar bulanan, dan uang THR itu satu kesatuan di sana,” tegas Ali saat dikonfirmasi via telepon, Rabu (18/3/2026).
Ali membeberkan, bahwa pihak Pakuwon Mall Bekasi justru masih memiliki sangkutan pembayaran kepada perusahaannya. Tunggakan itu disebut, telah berjalan selama beberapa bulan sebelum kontrak diputus.
Ali mengklaim, kondisi tersebut diperparah dengan langkah manajemen mal yang langsung mempekerjakan anggota didikan SPD Group ke vendor baru. Ali menilai, tindakan tersebut melanggar prosedur administrasi dan etika bisnis.
“Dia nunggak satu invoice lagi yang belum dibayar ke kita. Terus anggota saya diambil itu oleh mereka. Kita diputus, tapi orang kita diambil. Harusnya kan anak-anak itu resign dulu dari kita,” ujar Ali dengan nada kecewa.
Selain soal pembayaran, Ali mengeluhkan sistem denda yang diterapkan pihak mal selama kerja sama berlangsung. Ia menyebut potongan denda absen, sangat memberatkan finansial perusahaan di tengah keterlambatan invoice.
Ia bahkan menyatakan siap buka-bukaan data, untuk meluruskan kesimpangsiuran informasi yang beredar. Ali menantang pihak manajemen mal, untuk menyelesaikan urusan administrasi secara transparan.
“Waktu di sana itu setiap anak buah saya nggak masuk, Rp 500.000 dipotong dari invoice. Intinya mereka masih nunggak kepada kami satu invoice yang belum terbayar. Saya maunya pakai data, jangan yang tidak ada data. Kita buka semua nanti,” pungkasnya.(Red)
