Kapolri Baru Diminta Jangan Sekedar Jadi Pemuas Penguasa

JAKARTA, Harnasnews.com – Kepemimpinan Kapolri Jenderal Idham Aziz tinggal menunggu waktu, setidaknya masa jabatan yang diemban oleh jenderal bintang empat itu dipastikan berahir pada awal Februari 2021.

Hiruk pikuk calon Tribrata satu (sebutan untuk orang nomor satu di institusi kepolisian-red) ramai diperbincangkan publik. Tak ayal beberapa kandidat muncul sebagai figur yang diandalkan pantas untuk memegang komando pasca pensiunnya Jenderal Idham Aziz.

Mulai dari kepantasan, segi kriteria serta ketegasan dalam mengambil tindakan penting terhadap hal-hal yang dianggap dapat merusak rasa khebinekaan berbangsa di antara masyarakat Indonesia.

Direktur Eksekutif Progress Indonesia, Idrus Mony, menilai jelang pergantian Kapori, isu tentang politik identitas hingga persoalan ancaman disintegrasi bangsa dan adanya kelompok separatisme di kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI) terus menyeruak.

Oleh karena itu, ekspektasi publik begitu tinggi menanti sang punggawa Polri baru, yang pantas dan diharapkan dapat menyelesaikan sejumlah persoalan.Idrus menilai, sentimen masyarakat saat ini tertuju kepada Polri terkait dengan transparansi serta akuntabilitas institusi ini dalam menangani beberapa persoalan yang terjadi pro dan kontra. Hal ini kata Idrus, sebuah dinamika yang wajar terjadi.

Namun demikian, kata dia, keberpihakan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban serta memberikan rasa keadilan dalam menjaga ketertiban umum perlu untuk menjadi underline dalam menjawab berbagai tantangan ke depan.

Menurut dia, tidak cukup hanya seorang Kapolri bertindak atas dasar kebenaran lalu kemudian menafikan kebenaran yang lain, apalagi tindakan yang dilakukan dianggap sebagai sebuah langkah politisasi dalam rangka memuaskan penguasa.

“Tangan besi seorang Kapolri harus ditempatkan pada hal-hal yang bersifat memberikan rasa perlindungan hukum terhadap khalayak ramai, seperti halnya adagium yang sering menjadi tameng dalam bersikap ‘Salu Popilo Suprema Lex Esto’ bahwa keselamatan negara merupakan hukum yang tertinggi,” ujar Idrus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Idrus mengatakan, melihat dinamika yang berkembang saat ini, kesan jargon Polisi Promoter sudah mulai diragukan, mengingat banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh punggawa Polri yang baru.

Hal ini dikarenakan republik ini didirikan oleh semangat kekeluargaan dan kemempuan berfikir masyarakatnya.

“Republik ini runtuh ketika orang arif dan bijaksana disingkirkan dari dewan-dewan pemerintahan karena belaku jujur dan diganti oleh orang culas yang diagung-agungkan rakyat, padahal sesungguhnya merekalah penghianat negeri ini,” tandas Alumni PPRA LXI Lemhannas RI.

Sebelumnya, nama Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo telah diterima DPR sebagai calon tunggal Kapolri, nama tersebut tercantum dalam Surat Presiden (Surpres) bernomor: R-02/Pres/01/2021 yang diserahkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada DPR RI. (Red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.