Ketua DPD Harap Tak Ada Komersialisasi Vaksin
Mantan Ketua Kadin Jatim itu juga mendorong agar data penerima vaksin transparan. Sebab, ada masyarakat yang mengadu karena terdaftar di dua instansi berbeda.
“Masyarakat masih kebingungan dengan data vaksinasi, sebab yang mengadukan terdaftar di dua instansi. Misalnya, di tingkat RT didaftarkan, di kantor juga didaftarkan,” ucapnya.
LaNyalla meminta agar data tersebut disinkronkan secara transparan agar mereka yang berhak menerima vaksin bisa mendapatkannya.
“Jangan sampai ada dobel penerima vaksin yang pada akhirnya banyak kelebihan sisa. Tentu hal tersebut menjadi potensi untuk disalahgunakan, utamanya dalam bisnis vaksin,” kata di, dikutip dari antara.
Sebelumnya, pemerintah telah merancang peta jalan pemberian vaksin COVID-19, dimana masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya masuk dalam pemberian vaksin tahap ketiga setelah pekerja sektor publik dan masyarakat lanjut usia.(qq)
