“Selain itu, dana operasional pemerintahan desa, dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa,” katanya.
Dia mengatakan secara keseluruhan, sejak pertama kali disalurkan pada tahun 2015 hingga 2022, jumlah dana desa yang tersalurkan ke masyarakat sudah mencapai sekitar Rp400,1 triliun.
Jumlah tersebut, menurut dia, digunakan untuk membangun 227.000 kilometer jalan desa; 4.500 embung; 71.000 unit irigasi; 1,3 juta meter jembatan; 10.300 pasar desa; 57.200 BUMDes; 6.100 tambat perahu; serta 62.500 penahan tanah.
“Pengelolaan dana desa secara tepat sasaran dan tepat guna, misalnya melalui BUMDes bisa mendorong percepatan Indonesia keluar dari garis kemiskinan ekstrem,” katanya, dilansir dari antara.
Langkah tersebut, menurut dia, berdasarkan pada persentase penduduk miskin Indonesia yang mencapai 10,14 persen atau sebanyak 27,54 juta orang. Persentase penduduk miskin di perkotaan hanya sekitar 7,89 persen, sedangkan di pedesaan mencapai 13,10 persen.
Dia mengatakan Pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2021 sebanyak 35 kabupaten dan kota untuk 8.263 desa. Di 2022, target pengentasan kemiskinan ekstrem itu naik menjadi di 138 kabupaten dan kota untuk 29.632 desa; dan di 2023 menjadi 261 kabupaten dan kota untuk 37.523 desa.
Hadir dalam acara tersebut pengurus Papdesi, antara lain Ketua Umum Papdesi Wargiyati, Dewan Kehormatan Papdesi Jawa Timur Supratman, Ketua DPD Papdesi Jawa Barat Halim Sukaeri, Ketua DPD Papdesi Yogyakarta Wahyudi Anggoro Hadi, serta Ketua DPD Papdesi Banten Ahmad Wahyudin Nasar.(qq)
