“Harus diimpor berapa dan kapan. Itulah kenapa dua kementerian ini harus satu bahasa,” kata Pahala.
Dalam kajian sebelumnya, kata dia, rekomendasi KPK masih ada yang perlu ditindaklanjuti.
Ia menyebutkan pula ada kewajiban importir untuk menanam dalam rangka swasembada pangan. Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah punya kewajiban swaswembada. Akan tetapi, karena sekarang masih impor, wajib menanam sehingga tidak impor terus.
“Rekomendasi ini kami sampaikan kepada Menteri Pertanian, yaitu ada beberapa kewajiban yang harus dilihat satu per satu agar produksi naik dan tidak impor selamanya,” kata Pahala.
Rekomendasi lain untuk Menteri Pertanian adalah KPK meminta untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Jadi, cetak sawah dan lainnya bukan terjadi di Jakarta, melainkan di daerah, alih fungsi lahan juga terjadi di daerah, beberapa perbaikan harus disuarakan bersama, misalnya data dengan stakeholder yang lain,” ucap Pahala, dikutip dari anatara.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron, serta Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan beserta jajaran pada Direktorat Monitoring.
Dari dua kementerian yang hadir, yakni Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi didampingi Irjen Didit Nurdiatmoko dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Didi Sumedi.
Sementara itu, dari Kementerian Pertanian hadir Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo didampingi Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto, Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyono, dan Kepala Badan Karantina Ali Jamil.
“Kami dari Kementan sepakat dengan Kemendag untuk mengelola dan diasistensi oleh KPK sehingga kami berharap berbagai hal yang tidak kami inginkan dapat dihindari,” kata Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Mendag M. Luthfi juga mengaku siap bersikap transparan dalam kajian.
“Kemendag siap mendukung menguji tata kelola di Kemendag dan transparansi publik baik untuk masyarakat dan pelaku usaha,” kata Lutfi.(qq)
