Dia melanjutkan, KPK memiliki lima Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) yang area kerjanya meliputi seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. “Sejahterakan rakyat di mana Anda memegang amanah sebagai pimpinan di daerah tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, dari laporan kerja 5 Direktorat Korsup KPK wilayah 1-5, modus dan perilaku korupsi berlangsung marak juga di banyak pemerintah daerah lainnya. Seperti pengadaan barang jasa, jual beli jabatan, perizinan, kolusi, dan nepotisme.
“Ada benarnya omongan sejumlah pihak, bahwa mungkin saja ‘OTT’ bisa seperti ‘berburu di kebun binatang’. Banyak faktor juga yang menjadi ‘sebab’, seperti kejar setor atas biaya (besar) politik yang telah dikeluarkan, tapi ada juga yang memang perilaku tamak atau rakus,” tuturnya.
“Kondisi ini memang sangat memprihatinkan di tengah upaya pemberantasan korupsi, terlebih di saat negeri dan rakyat dalam situasi sulit seperti sekarang ini,” pungkas Nawawi.(qq)
