Korupsi dalam bentuk suap, gratifikasi, dan kerugian negara banyak dilakukan pihak swasta karena untuk mendapatkan izin mereka harus menyuap. Kalau tidak, izin tidak keluar dan untuk memperpanjang izin kembali harus menyuap agar diperpanjang.
“Untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek harus deal dengan memberi uang kepada kepala daerah dan stafnya. Kondisi seperti ini adalah kondisi laksana Indonesia masih dijajah, rakyat ada yang memilih menjadi penjilat dan berdekatan dengan penjajah,” katanya pula.
“Kondisi usaha yang seperti ini tidak akan mendidik pengusaha untuk menjadi pengusaha pilih tanding dan kuat berkompetisi dengan luar negeri, karena mereka hanya terbiasa mendapatkan proyek bukan dengan kompetisi yang sehat tapi hanya mencari kedekatan dengan pemerintah,” ujar dia lagi.
Ghufron mengajak pengusaha untuk mengubah kondisi ini menjadi iklim usaha yang berkepastian, adil, dan berkeadilan mendukung kompetitif. Sebab hanya iklim demikian yang akan melahirkan usaha bebas korupsi.
“KPK berharap tumbuh komitmen dari para pengusaha untuk mengubah dan memperbaiki dunianya, karena hanya dari dan oleh pengusaha sendiri yang mampu mengubah dunia tanpa korupsi,” kata dia pula.(qq)
