iklan

Lunasi Biaya PKL, Wali Murid SMK Negeri 1 Puncak Diteror Pinjaman Online

SMK Negeri 1 Puncak Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang mengutip biaya PKL sehingga Wali Murid terpaksa pinjam uang melalui pinjaman online yang saat ini kerap diteror karena tidak bisa mengembalikan uang pinjaman. Foto : Rfs

KABUPATEN BOGOR (HARNASNEWS.COM ) – Biaya pengadaan komponen (Jurnal) Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SMK Negeri 1 Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang mencapai Rp500 ribu bagi setiap siswa didik yang hendak PKL dengan jumlah keseluruhan mencapai 235 siswa, dikeluhkan sejumlah orang tua siswa karena diberlakukan saat pandemi Covid-19 yang berimbas terhadap anjloknya perekonomian masyarakat.

” Saat Pandemi ini, kami harus bertahan hidup dalam keterbatasan ekonomi. Pungutan itu jelas memberatkan, tapi gimana lagi karena anak saya harus tetap mengikuti kegiatan sekolah,” ucap DW (41) salah seorang wali murid yang namanya enggan dikorankan.

Ia menambahkan, untuk bisa melunasi jurnal PKL yang dibebankan siswa didik oleh pihak sekolah melalui komite. Dirinya terpaksa melakukan pinjaman secara online (Pinjol) namun karena tidak sanggup mengembalikan pinjaman ibu dua anak itu mengaku mendapat teror dari pihak pinjol setiap hari, bahkan sempat diancam akan disebarluaskan data dirinya ke berbagai pihak.

” Yah belum ada rejeki jadi tidak bisa melunasi pinjaman itu, hampir setiap saat mendapat ancaman via seluler dari pihak peminjam,” keluhnya.

Menanggapi adanya pungutan jurnal PKL di SMK Negeri 1 Puncak, Direktur Forum Kajian dan Analysis Publik (ForPublik), Rico Pasaribu angkat bicara. Menurut dia, untuk meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, memang perlu pembelajaran di luar satuan pendidikan formal dan nonformal melalui praktik kerja lapangan.

” Penyelenggaraan praktik kerja lapangan (PKL) diatur dengan Permendikbud 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik. Tapi kalau ada pungutan yang memberatkan orang tua murid apalagi ditengah pandemi, yah tidak bisa dibenarkan,” ujar Rico.

Lebih lanjut ia mengatakan, sekolah tidak boleh memungut sumbangan dari siswa dengan dalih apapun. Larangan menarik sumbangan ini, kata Rico, diatur dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018 yang diubah pada Permendikbud nomor 20 tahun 2019.

” Jika memang diperlukan adanya pungutan kepada siswa didik, maka harus diajukan dulu ke dinas pendidikan agar ada keputusan di acc boleh atau tidak. Jangan kemudian langsung memungut pada sejumlah orang tua siswa, ini akan berpotensi maladministrasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Negeri 1 Puncak, Dadang Supriatno, menjelaskan bahwa besaran pungutan Rp500 ribu bagi siswa didik yang melaksanakan PKL bukan hanya untuk jurnal PKL saja tapi meliputi hal lain termasuk biaya sertifikasi bagi yang telah melaksanakan PKL. Dari 235 siswa, kata Dadang, tidak semua siswa didik melunasinya dan pihak sekolah tidak mempermasalahkan kekurangan tersebut.

” Biaya itu meliputi semua kebutuhan PKL bukan untuk jurnal saja, dan dikelola oleh komite meskipun pihak sekolah yang memberikan pemaparan saat rapat wali murid. Jika ditanggung dari dana BOS, tidak mencukupi makanya dibebankan ke siswa didik,” jelasnya. (RFS)

Leave A Reply

Your email address will not be published.