Oleh karena itu, Mahfud menyebut pemerintah juga fokus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur non yudisial.
“Penyelesaian yang kita lakukan ini adalah penyelesaian dari sisi korban. Kami tidak bicara pelaku, karena pelaku itu adalah urusan yudisial. Yang sudah diuji di pengadilan 35 tersangka bebas, tetapi yang belum akan terus diusahakan. Yang ini adalah korban, korban yang masih ada sampai sekarang,” kata Menko Polhukam RI.
Berbagai program pemulihan hak korban, kata Mahfud, akan diumumkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Rumah Geudong, Pidie, Aceh, pada 27 Juni 2023.
Program-program pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat itu melibatkan 19 kementerian/lembaga, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Masing-masing kementerian tersebut mempersiapkan program pemulihan bagi korban atau ahli warisnya, di antaranya berupa beasiswa pendidikan, kesempatan bekerja, jaminan kesehatan prioritas, pembangunan rumah, renovasi/perbaikan rumah, bantuan uang tunai, bantuan bahan makanan pokok, layanan visa khusus untuk para eksil, serta program pemulihan lainnya yang bersifat kolektif/komunal seperti pembangunan fasilitas umum. (qq)
