“Di Polandia, Ombudsman itu sangat powerfull (kuat). Pemerintah main-main bisa dipanggil oleh Ombudsman. Perdana Menteri sekalipun, menteri sekalipun, ditegur dan diberi perintah khusus untuk mengubah kebijakan,” katanya.
Ia mengatakan bahwa Ombudsman RI masih pada tahap menilai kepatuhan standar penilaian publik kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Nah, di Indonesia, kita masih pada tahap seperti ini, menilai kepatuhan, memberi penilaian, dan ada yang patuh atau ada yang tidak diberi penghargaan,” tuturnya, dilansir dari antara.
Oleh sebab itu, dia berharap Ombudsman RI dapat menjadi lembaga yang lebih kuat lagi di Indonesia.
“Pada saatnya kelak, kalau Indonesia sudah maju, Ombudsman ini tentu akan menjadi lembaga negara yang kuat untuk ikut menjadikan jalannya pemerintahan,” kata Mahfud. (sls)
