“Sudah barang tentu pemerintah harus konsisten menjaga agar protokal kesehatan tetap dipastikan dipatuhi masyarakat.
Meskipun telah terjadi penurunan angka penularan dari 4 peresn menurun menjadi 0,9 persen. Prestasi ini jangan naik lagi saat pelonggaran PSBB diberlakukan. Artinya kesadaran warga tetap disiplin terhadap hidup sehat selama PSBB,” ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Sabtu (6/6/2020).
Demikian pula pemerintah tidak membuat kebijakan yang justru memicu penularan Covid-19 misalnya buru buru membuka tempat rekreasi dan sejenisnya.
Karena itu, tambah Bambang, dalam menuju kehidupan baru atau new normal, kerjasama masyarakat dan pemerintah diharapkan lebih kolaboratif, agar dapat mengurangi konflik. Seperti yang lalu akibat mis koordinasi antar instansi.
“Selain itu pemerintah juga harus menghindari kebijakan yang tumpang tindih di era new normal. Sehingga masyarakat tidak dibuat bingung oleh kebijakan yang di keluarkan antara pusat dan daerah. Untuk itu, pola komunikasi yang dibangun antar lembaga dan pemerintahan itu harus terintegrasi dengan baik,” tutur Bambang. (Bel)
