Berkaca dari sejumlah isu yang berkembang, dua menteri yang saat ini menjadi sorotan publik itu adalah Menteri Perdagangan dan Menko Kemeritiman dan Investasi.
Di mana sejumlah elemen masyarakat mendesak kepada Menteri Perdagangan agar mundur dari jabatannya. Tuntutan itu tentunya bukan tanpa alasan. Sebab Mendag adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kelangkaan minyak goreng di tanah air.
Sementara itu pada bagian lain, isu soal big data terkait dengan penundaan pemilu yang dilontarkan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) juga kian memunculkan kemarahan publik. Sehingga Menko Kemaritiman dan Investasi juga diminta untuk dieshuffle. Sebab kebijakannya sudah di luar porsinya.
Terkait dengan adanya kegaduhan yang diduga dilakukan oleh kedua menteri tersebut akhirnya memunculkan demonstrasi mahaisiswa yang masif serta menimbulkan perdebatan publik. Hal ini tentu dinilai dapat menciderai kewibawaan pemerintah.
Sementara, kegamangan Presiden Jokowi untuk mencopot posisi Menko Maritim dan Investasi LBP membuat pemerintahannya jadi blunder.
Pasalnya, peran LBP sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi yang cawe-cawe terhadap persoalan politik dinilai sudah terlampau melebihi porsinya. Bila persoalan ini terus dibiarkan dikhawatirkan bakal jadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi itu sendiri.
Pada bagian lain, kondisi perpolitikan pada level pemerintahan eksekutif tersebut tidak saja mencerminkan absolutisme kekuasaan tetapi juga ada pelanggaran etika pemerintahan dan mempertotonkan pendidikan politik yang kurang baik bagi generasi milenial.
Karena itu desakan publik terkait dengan pencopotan Mendag dan Menko Kemaritiman dan Investasi dari jabatannya perlu ketegasan dan keberanian serta intuisi yang tepat seorang presiden.
Penulis: Direktur Eksekutif Center for Public Policy Studies (CPPS) Indonesia
