“Kita telah memiliki beragam regulasi terkait penyiaran, informasi, dan telekomunikasi. Tetapi, kita belum memiliki regulasi khusus terkait konvergensi. Semua pihak sepakat regulasi ini perlu ada,” tambahnya.
Menurut Yasonna Laoly, jika regulasi baru harus disiapkan, tentu diperlukan energi dan sumber daya yang sangat besar untuk menyelesaikannya, sehingga regulasi baru tersebut bisa mengakomodir hal-hal baru yang sedang dan akan terjadi.
“Walau regulasi belum ada, bukan berarti kita menolak konvergensi. Negara akan lebih diuntungkan jika membuka diri terhadap konvergensi media. Namun demikian, regulasi sangat dibutuhkan sebagai kepastian hukum,” sambungnya.
Kemenkumham kata Yasonna Laoly, sebagai kementerian yang membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang hukum, terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin memberikan masukan terkait konsep rancangan regulasi konvergensi media, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan digitalisasi media dalam konteks bagaimana berhadapan dengan media mainstream, media konvensional, dll.
“Seminar yang hari ini kita laksanakan, merupakan bentuk dukungan dan partisipasi Kemenkumham terhadap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam peringatan Hari Pers Nasional untuk mendapatkan berbagai masukan terkait regulasi yang kita perlukan,” kata Yasonna Laoly
Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari mengapresiasi kegiatan seminar ini.
“Suatu kehormatan luar biasa, kali ini kita bisa merayakan HPN bersama Kemenkumham dalam bentuk diskusi. Ini adalah diskusi pertama untuk rangkaian HPN (tahun 2021), dan ini jadi topik diskusi yang sangat menarik dan sangat aktual,” ujarnya.
Atal Depari mengungkapkan, melalui seminar ini diharapkan akan muncul ide-ide kreatif dan orisinal dalam mempertahankan eksistensi media-media mainstream yang ada dari disrupsi media sosial.
“Berbagai rekomendasi dari seminar ini diharapkan dapat menjadi salah satu poin penting dalam konvensi media PWI, sekaligus akan menjadi salah satu poin yang akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan HPN tanggal 9 Februari 2021,” jelasnya.
