Miftakhul Huda, Sekretaris Komisi A DPRD Bojonegoro Jelang Pilkada Bojonegoro 2024, Perlunya Netralitas Kepala Daerah

 

BOJONEGORO, Harnasnews – Miftakhul Huda, Sekretaris Komisi A DPRD Bojonegoro, menegaskan perlunya sikap bijaksana dari Penjabat (PJ) Bupati Bojonegoro, Adriyanto, dalam mengemban tanggung jawabnya, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Tentu menjadi harapan semua masyarakat, bahwa PJ Bupati Bojonegoro Adriyanto menjaga Netralitas beserta Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, supaya Pilkada 2024 ini berjalan dengan baik lancar dan kondusif.

“Siapa lagi kalau tidak meminta kepada beliau selaku Kepala Daerah, masak harus mengingatkan ASN satu persatu untuk netral, kan tidak mungkin,” tuturnya.

Poin terpenting lagi, semua masyarakat meminta PJ Bupati Andriyanto fokus bekerja menjalankan kebijakan starategis Pemkab yang telah disepakati bersama eksekutif dengan legislatif yang tertuang dalam APBD tahun 2024.

“Sehingga agenda percepatan pembangunan Bojonegoro ini berjalan lancar disemua sektor pendidikan, ekonomi, lingkungan, budaya, ketahanan pangan, perdagangan dan semuanya,” ucapnya.

Menurutnya, jika dua poin tersebut tidak dijalankan oleh Pj Bupati Andriyanto maka yang dirugikan adalah masyarakat Bojonegoro sendiri.

“Karena netralitas ASN pemilu 2024 menjadikan lancar, masyarakat dan stakeholder tidak terkotak-kotak. Etos dan kualitas kinerja PJ Bupati Bojonegoro sangat mempengaruhi capain dan target pembangunan tahun 2024 di semua sektor,” tegasnya.

Miftakhul Huda berharap agar PJ Bupati Adriyanto dapat mempertimbangkan dengan bijaksana setiap keputusan yang diambilnya, demi kepentingan bersama dan stabilitas daerah.

“Kami berharap Pj Adriyanto bersikap bijak jelang Pilkada ini,” pungkasnya.

Dirinya Menyampaikan dua poin pesan di antaranya.

1). Meningkatkan etos dan kwalitas kerja PJ dan ASN mensukseskan program strategis pemkab.

2). netralitas PJ serta ASN dilingkungan Pemkab.

Dirinya menyampaikan pula “Bahwa Dampaknya masyarakat sendiri akan rugi ketika 2 poin ini tidak di jalankan
1). Stakeholder terkotak, sentimen golongan dan kondusifitas Bojonegoro.

2). Program strategis pemkab. Yg menjadi komitmen eksekutif dan legislatif 2024 terbengkalai, manakala peningkatan
Etos dan kwalitas kerja PJ dan ASN tidak di tingkatkan .

Sehingga soft tidak sentimen dan mengancam”.Ucapnya. (hw)

Leave A Reply

Your email address will not be published.