Nah Lho, Fraksi Gerindra DPRD Panggil Dua BUMD dan SKPD Terkait Bansos

 

JAKARTA,Harnasnews.com – Kisruh Bansos mulai masuk ke gedung DPRD DKI. Rabu (7/9) Fraksi Gerindra memanggil dua BUMD dan satu SKPD, yakni Dinsos DKI Jakarta. Sayangnya, pihak swasta justru tidak hadir dalam pemanggilan tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Taufik mengungkapkan pertemuan yang dilakukan dengan PD Pasar Jaya, Food Station dan Dinas Sosial (Dinsos) dalam rangka mendapami kisruh bansos yang terjadi di DKI Jakarta.

“Kita mau mendalami persoalan kisruh bansos ini. Kenapa di tengah jalan stop diberikan pada swasta. Memangnya seberapa bagus pihak swasta ini. Hasil pembicaraan dengan dinsos, PD Pasar dan Food Station, kok malah saling melempar badan. Makanya, pertemuan berikutny kita minta ada data-datanya,” ujar anggota dewan pembina DPP Partai Gerindra itu kepada wartawan usai pertemuan, Rabu (7/9) di Gedung DPRD DKI.

Menurut MT, biasa M Taufik disapa pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan bansos agar pasca bansos selesai, tidak menimbulkan masalah.

Sebab, sudah menjadi rahasia umum, jika pasca bansos berujung pada munculnya persoalan-persoalan.

“Nah dari sini akan ada tindak-lanjut. Kita akan minta inspektorat melakukan audit dulu. Kalau ada penyimpangan akan dilaporkan pada pihak berwajib. Kita minta datanya, kalau ada kesalahan kita akan sikapi,” bebernya.

Lebih lanjut, M Taufik pun memastikan akan ada rapat lanjutan terkait dengan kisruh bansos tersebut.” Nanti Fraksi Gerindra akan mengusulkan kepada Komisi B agar dilakukan rapat lanjutan,” katanya.

Anggota Fraksi Gerindra, Syarif menegaskan jika pertemuan dengan SKPD dan BUMD masih tahap awal. Karenanya, akan dijadwalkan pemanggilan selanjutnya oleh dewan.

“Pertemuan saat ini kita belum mendapatkan kesimpulan. Maka akan dilakukan pertemuan berikutnya,” ujar Syarief kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Rabu (7/9).

Adanya pemanggilan terhadap BUMD dan SKPD terkait dengan kisruh bansos mendapatkan kritik pedas dari anggota Fraksi Demokrat yang duduk di Komisi B, Nur Afni Sajim.

Menurutnya, kisruh bansos merupakan ranah Komisi B DPRD DKI. Karena, persoalan bansos merupakan salah satu pekerjaan mitra kerja Komisi B.

“Kalau fraksi mau memanggil boleh saja. Tapi dasarnya apa?, kisruh bansos ataupun kinerja BUMD itu ranahnya Komisi. Jadi biar kita yang memanggil, dan mempertanyakan temuan-temuan yang terjadi,” katanya.

Untuk penjadwalan, pemanggilan rapat dengan Komisi B. Politisi yang terpilih dari dapil Jakbar itu menyerahkan kewenangan pada pimpinan Komisi B.”Pastinya sampai saat ini kita belum ada jadwal,” tegas Srikandi partai berlambang Mercy itu.(sof)