Ia menjelaskan berdasarkan hukum, perkara tindak pidana korupsi hanya dapat diadili pada pengadilan tipikor, sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
“Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi,” ujar Yunius.
Keberatan serupa disampaikan pula oleh tim kuasa hukum terdakwa II Ni Putu Purnamasari.
“Seharusnya, proses hukum yang harus ditempuh adalah melalui mekanisme peradilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009,” ucap kuasa hukum terdakwa II Ni Putu Purnamasari Cepi Hendrayani.
Selain menanggapi perihal kewenangan mengadili, Brigjen TNI Murod juga menyampaikan tiga permohonan lainnya kepada majelis hakim sebagai tanggapan atas eksepsi dari kedua terdakwa.
Pertama, majelis hakim dimohon untuk menyatakan bahwa surat dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor: Sdak/08A/11/2022 Tanggal 14 Maret 2022 yang telah dibacakan pada awal persidangan disusun sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
Kedua, majelis hakim diminta untuk menolak eksepsi dari para terdakwa dan menetapkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.
Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim Brigjen TNI Faridah Faisal mengatakan pihaknya akan menanggapi eksepsi kedua terdakwa dan tanggapan oditur tersebut di sidang pembacaan putusan sela pada Rabu (25/5).(qq)
