JAKARTA, Harnasnews – Penunjukan 88 penjabat kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dinilai merupakan sinyal bahwa Pemilu 2024 mendatang tidak akan berjalan secara demokratis.
Related Posts
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik yang juga pakar hukum tata negara, Refly Harun yang dikutip Harnasnews, dari Chanel YouTube Refly Harun, Minggu (11/12/2022).
Refly menyebut, bahwa sejak awal dirinya menduga ada design untuk mengarahkan pemilu tidak demokratis. Hal tersebut menyusul dengan penunjukan langsung penjabat daerah oleh pemerintah pusat tidak melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Selain itu, kata Refly, desain tersebut juga terlihat dari Penjabat Gubernur DKI yang menghadiri acara relawan Jokowi di stadion Gelora Bung Karno (GBK).
Refly menilai, tindakan Heru tersebut ia tak dapat dipungkiri bahwa kedepannya juga akan terjadi hal serupa di kepala daerah lainnya.
“Jelas-jelas tidak demokratis, nanti pasti terlibat lihat saja budi heru hadir di GBK padahal apa urusannya dia, GBK bukan tanggung jawab dia tapi tanggung jawab sekretariat negara, baik perizinan maupun keamanan ya tanggung jawab pemerintah pusat, yang kedua dia adalah ASN,” ungkap Refly.
Menurutnya, kehadiran daripada Heru Budi di acara tersebut menjadi sebuah tanda tanya besar. Pasalnya heru merupakan bukan pejabat politik dan harusnya kamu tidak tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan politik seperti itu. Baca Juga: Singgung Penundaan Pemilu, Bamsoet Disamakan dengan Harmoko di Era Orde Baru
“Ada yang mengatakan apa bedanya dengan dia melihat banjir, loh banjir itu bukan peristiwa politik, kalau GBK kemarin itu peristiwa politik. Malah kalau dia datang 212 tidak masalah karena tidak ada yang namanya politikal statement tapi GBK kan ada untuk mendukung sosok tertentu yang beruban dan berkerut mukanya bicara tentang dukung mendukung secara terang-terangan lalu kalau kita kaitkan itu dengan agenda, jadi agendanya justru dikhawatirkan akan memenangkan siapapun yang diendorse kekuasaan,” tutup Refly. (red)
