Pekan Depan, BK DPRD Bakal Putuskan Sanksi Untuk William
JAKARTA,Harnasnews.com – Nasib anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana terkait laporan atas dirinya ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta akan diputuskan oleh pimpinan DPRD pekan depan.
Adalah ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta,Achmad Nawawi menegaskan dirinya masih belum memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan kepada William lantaran ada beberapa proses yang harus dilakukan BK DPRD DKI Jakarta setelah memanggil William pada Selasa 12 November lalu.
“Jadi keputusannya belum. Nanti setelah pulang dari kunjungan kerja ke Jawa Timur kami akan rapat. Selasa kami rapat baru akan ambil kesimpulan. Setelah itu BK laporan kepada pimpinan, prosedurnya kaya gitu,” kata Nawawi kepada awak media di gedung Dprd DKI Jakarta, kemarin
Lebih lanjut Nawawi mengakatan, agenda pemanggilan pada Selasa lalu yakni mendengarkan kesaksian William atas unggahan KUA PPAS DKI tahun 2020 ke media sosial.
“Jadi karena kan agenda kemarin hanya mendengarkan kesaksian dari William. Jadi kami memang sudah mengundang William untuk klarifikasi, menjelaskan maksud dan tujuannya mengunggah ke medsos terkait KUA-PPAS,” ujarnya.
Kendati demikian, Nawawi menilai William tidak semestinya melakukan seperti itu. Jika hendak mengkritik, ada tempatnya dan sesuai porsinya.
“Inikan baru tahap rancangan KUA-PPAS DKI tahun 2020. Eksekutif dan legislatif merupakan unsur penyelenggara pemerintahan. Karena itu, tidak etis jika saling serang, padahal ini semua masih dalam tahap rancangan,” tandasnya.
Diketahui William dipanggil BK DPRD DKI terkait unggahan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2020, ke media sosial lalu diadukan seorang warga asal Tanjung Priok, Jakarta Utara, bernama Sugiyanto karena telah memposting usulan anggaran, seperti lem aibon Rp82,8 miliar dan bolpoin Rp123 miliar, di forum tidak resmi, media sosial. Padahal, usulan tersebut belum dibahas di DPRD sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat.(sof)
