Pembebasan tanah untuk pelebaran jalan arteri di bawahnya dan perbaikan fisik jalan arteri ditanggung semua oleh Badan Usaha Jalan Tol. Tidak sedikitpun menggunakan anggaran pemda DKI.
“Seharusnya untuk Tol Cakung-Pulogebang juga berlaku sama. Jika Dinas Bina Marga DKI tetap ngotot menggarap proyek yang jelas-jelas bakal merugikan keuangan daerah, maka patut diduga telah terjadi permainan,” katanya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono juga angkat bicara. Ketua fraksi PDI Perjuangan itu menilai, untuk saat ini Pemprov DKI memang harus memprioritaskan penanganan Covid-19, dibanding proyek-proyek yang tidak mendesak. Terlebih, jika anggarannya sangat besar hingga mencapai ratusan miliar.
“Alokasi anggaran harus berdasarkan skala prioritas dan yang paling mendesak. Jangan sampai terjadi pemborosan anggaran,” tegas Gembong.
Sementara, anggota komisi D DPRD DKI Muhayar RM mengungkapkan memang proyek tol itu program pemerintah pusat. Untuk pembebasanya menjadi program kementrian PUPR dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
“Untuk pembebasan yang menjadi program dinas Bina Marga masih banyak yang belum terselesaikan pembayarannya. Jika belum diselesaikan pembayaran dan pembebasannya, jangan di gusur dulu. Libatkan masyarakat dalam pembangunan sesuai visi dan misi Gubernur,” katanya.(sof)
