Pemerintah Pusat Perketat Bagi Petani Penerima Bantuan

Nasional

SUMBAWA,Harnasnews.com – Dengan jumlah anggaran daerah yang terbatas, tentu sejumlah program fisik dan non fisik yang direncanakan bagi peningkatan bidang pertanian didarah ini tidak semua dapat dibiayai oleh Pemda Sumbawa, sehingga perlu dilakukan lobbi dan komunikasi yang intens dengan para pemangku kebijakan di tingkat Pusat, karena itu beberapa waktu lalu kami bersama tim Pemda telah menyambangi sejumlah Kementerian terkait di Pusat, dengan membawa sejumlah usulan proposal, ungkap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Ir Ni Wayan Rusmawati M.Si dalam keterangan Persnya kepada awak media diruang kerjanya belum lama ini dirinya kepada media ini menjelaskan bahwa sejumlah proposal usulan telah disampaikan kepada Dirjen PSP terkait dengan jaringan irigasi, termasuk menemui Dirjen Alsintan maupun Perbenihan juga telah dilakukan koordinasi terkait dengan proposal dan usulan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), dan memang harus dibenahi menggunakan sistem “E-Reporting” artinya harus terdata dengan lengkap, yakni kalau CPCL itu mulai dari nama kelompok, nama ketua, berapa anggota, siapa dan nama anggotanya, harus ada titik koordinat dari lokasi lahan yang diusulkan serta wajib memiliki poligon.

Soal Poligon inilah yang berat kata Wayan, karena semua kelompok itu harus ada poligonnya, sehingga kami telah meminta kepada pengusul BPP dan kelompok CPCL itu untuk segera melengkapi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pusat tersebut, sebab jika nanti sudah ada Poligon, maka orang Pusat itu akan sangat dengan mudah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) langsung via satelit, sehingga jika titik koordinat lahan lokasinya dilakukan pemantauan lewat satelit, maka akan terlihat dengan jelas lokasi lahan dan poligon dimaksud, jadi program pembenihan dari Pusat itu sangat ketat sekarang ini, tukasnya.

Menurutnya, untuk bantuan benih jagung maupun padi banyak kelompok yang diusulkan, dengan perkembangan CPCL sampai dengan saat ini untuk padi total rekap 312 kelompok yang dilanjutkan sebanyak 168 kelompok dan untuk jagung total rekap 289 kelompok yang dilanjutkan sebanyak 136 kelompok, namun berapa yang akan disetujui Pusat tergantung usulan yang diajukan memenuhi syarat atau tidak dan disesuaikan alokasi anggaran Pusat yang tersedia dalam tahun anggaran 2022 ini.

Disamping program tersebut sambung Wayan, maka untuk program pembangunan fisik dalam tahun 2022 ini, diakui Sumbawa hanya mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 1,2 Miliar untuk menunjang kegiatan pembangunan dan pembenahan dua unit Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) model yang berada di Kecamatan Lopok dan Maronge, dengan perencanaannya telah dilakukan dengan rancangan di BPP itu harus ada ruang pertemuan, rehab Kantornya (rehab berat dan ringan), pembenahan pagar dan pintu gerbang masuk (Gapura) serta pembenahan sanitasi dan air bersih.

Ada pula bantuan kegiatan proyek dari Pokok Pikiran (Pokir) aspirasi anggota Dewan, seperti untuk pembangunan dan pembenahan jaringan irigasi, sumur bor, jalan usaha tani (JUT), kantong air dan bantuan sejumlah alat mesin pertanian (Alsintan), dan berkaitan dengan Pokir Dewan tersebut, kami akan menurunkan tim khusus dari Distan Sumbawa pekan depan untuk melakukan action lapangan guna mengecek kebenaran dari sejumlah usulan proyek Pokir Dewan tersebut agar tepat sasaran dan tepat manfaat sesuai dengan yang diharapkan, cetus Wayan.(Herman *)

Leave A Reply

Your email address will not be published.