“Di kepolisian pangkat AKP banyak yang sudah memiliki mobil Fortuner. Sementara di TNI pangkat Kapten banyak anggota yang masih menggunakan mobil dinas tahun lama. Jadi ini pada akhirnya memancing kecemburuan sosial. Padahal kita tahu gaji polisi berapa dengan pangkat AKP,” tandasnya.
Iskandar juga meminta jangan ada lagi ada anggota Polri membekingi pengusaha-pengusaha nakal. Sebab bukan hanya merugikan keuangan negara, lebih jauh lagi akan merusak institusi itu sendiri.
“Kami yakin para pengusaha sebenarnya maunya sesuai dengan prosedur. Tapi celah bagaimana agar mendapatkan keistimewaan itu biasanya ditawarkan oleh oknum itu sendiri. Nah di situlah celah pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang jabatan mulai terjadi,” cetusnya.
Untuk itu, Etos Indonesia berharap pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang menyeret sejumlah anggota Polri dari Jenderal hingga tamtama, jadi titik awal Kapolri dalam membersihkan anggotanya dalam menyalahgunakan kewenangannya.
“Kasus penanganan pembunuhan Brigadir Joshua bukan akhir dari penyelesaian kasus yang terjadi di kepolisian. Kasus-kasus lain yang diduga akibat ketidakprofesionalan Polri juga harus diungakap secara terang benderang,” tegasnya.
Iskandar mengatakan, perlu adanya mindset jika seseorang sudah dinyatakan sebagai anggota Polri maupun TNI harus mengabdi kepada bangsa dan negara bukan kepada atasan maupun politisi.
“Kasus pembunuhan yang melibatkan anggota Polri dan TNI karena adanya dugaan kepatuhan bawahan terhadap atasan bukan mengedepankan tugas pokoknya sebagai abdi negara.
Ini yang harus jadi perhatian dalam kurikukum pendidikan baik di tubuh Polri maupun TNI ke depan,” pungkasnya. (Jim)
