JAKARTA,Harnasnews.com – Pembahasan APBD P DKI 2020 makin tidak menentu.
Sebab hingga akhir September, belum ada penjadwalan untuk dilakukan pembahasan.
Kabarnya, hal itu dikarekan sejumlah fraksi di Bamus DPRD masih tarik-ulur, untuk penetapan jadwal pembahasan.
Wacana gubernur untuk mengeluarkan pergub pun menyeruak, dalam penetapan APBD P 2020. Hal itu pun membuat sejumlah fraksi merasa resah.
Meski di tengah pandemi, sejumlah fraksi menilai pembahasan APBD P 2020 masih bisa dilakukan secara tatap muka dengan anjuran protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.
“Idealnya saya kira pembahasan APBD P 2020 dan APBD 2021 secepatnya dilaksanakan. Tanpa harus mengeluarkan Pergub,” ujar salah satu anggota dewan yang tidak ingin namanya diberitakan kepada Harnasnews.com, kemarin.
Gayung bersambut, adanya usulan percepatan untuk membahas APBD P 2020 dan APBD 2021 disuarakan pula Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI, Gembong Warsono.
Anggota DPRD yang terpilih dari dapil Jaksel itu menilai pembahasan APBD P 2020 bisa dilakukan dengan cara kombinasi, menggunakan teknologi zoom dan tatap muka anggota Banggar.
“APBD P 2020 harus segera dibahas. Dan itu tidak memerlukan waktu lama, bisa cepat selesai. Mekanisme bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi zoom, sementara separuh anggota Banggar berada di dalam ruang rapat pembahasan,” usulnya.
Protokol kesehatan, pencegahan covid 19 bisa diterapkan, anggota dewan yang hadir wajib menggunakan masker dan menjaga jarak selama pembahasan dilakukan.
Mengingat anggota Banggar berisikan 50 orang lebih. Akan beresiko, jika seluruh anggota Banggar hadir dalam satu ruangan.”50 orang lebih ada dalam satu ruangan itu kan berbahaya, tinggal kita kembalikan ke tiap fraksi saja kok, untuk mengatur anggotanya yang hadir di ruangan dan yang mengikuti rapat anggaran lewat zoom,” katanya.
Anggota Fraksi Nasdem di DPRD DKI, Hasan Basri pun mendorong agar ada percepatan pembahasan APBD P 2020.
Sebab, pembahasan APBD P 2020 akan berpengaruh pada pembahasan APBD 2021.”Bagaimana kita mau bahas APBD 2021, kalau APBD Perubahan tidak diselesaikan,” katanya.
Meski begitu, politisi yang sudah dua periode duduk di Kebon Sirih itu pun mendukung, jika nantinya ditengah pandemi ada rencana untuk mengeluarkan pergub terkait APBD P 2020.
“Kalau memang itu ada, tidak apa- apa. Kalau pun tidak ada itu, saya kira harus segera dibahas karena pembahasan waktunya panjang,” pintanya.(sof)
