Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono mengatakan pembelian REC untuk Istana Kepresidenan memiliki arti dukungan pemerintah untuk mendorong penggunaan listrik bersih.
Dia menilai kerja sama itu dapat mendorong instansi pemerintahan lain menggunakan REC PLN.
“Ini merupakan salah satu dukungan kami dalam transisi energi. Harapannya, ketika Istana sudah menggunakan langkah ini maka bisa diikuti oleh lembaga dan kementerian lain sehingga kita bisa bersama sama memerangi kondisi perubahan iklim yang bergerak cepat,” kata Heru.
Sampai Juli 2022, PLN mencatat telah menyediakan REC untuk listrik setara 620.378 megawatt jam (MWh). Angka itu naik dari realisasi akhir 2021 yang mencapai 308.201 MWh dan saat ini REC telah dimanfaatkan 186 pelanggan industri dan bisnis.
REC merupakan instrumen yang merepresentasikan atribut terbarukan dari setiap MWh listrik yang diproduksi oleh pembangkit energi terbarukan. Setiap satu unit REC merepresentasikan satu MWh.
“Dulu perusahaan-perusahaan mesti beli sertifikat REC ke luar negeri. Untuk itu kami membangun produk REC dalam negeri namun tetap diakui oleh internasional,” jelas Darmawan.
REC yang disediakan PLN membuktikan bahwa energi yang digunakan pelanggan berasal dari pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan yang diverifikasi oleh sistem tracking internasional, APX TIGRs yang berlokasi di California, Amerika Serikat.
Dengan demikian, setiap REC dapat dipertanggungjawabkan, berkualitas tinggi, dan memenuhi standar internasional.(q)
