Politik Dinasti Cermin Buruk Demokrasi di Indonesia

JAKARTA, Harnasnews.com – Politik dinasti dinilai sangat buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara. Karenanya harus ada regulasi yang jelas guna mencegah terjadi dinasti politik dalam sebuah negara. Pernyataan itu dikemukakan Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dalam diskusi Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini berpandangan bahwa seorang pemimpin harus memiliki track record dalam memimpin publik, sehingga ada pembelajaran secara mental dan kemampuan dalam mengelola publik.

“Terkait dinasti politik, kami berpandangan ini buruk untuk demokrasi. Ini bagian dari residu demokrasi. Benar bahwa negara lain juga ada dinasti politik,” ujar Mardani.

Secara lebih spesifik, ia pun menilai seorang pemimpin harus punya perjuangan politik dari bawah sebelum mengampu tongkat kepemimpinan. Seperti yang dilakukan oleh Ketua DPR RP Puan Maharani saat ini misalnya memulai karir politik sejak menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDI-Perjuangan Jawa Tengah, lalu terus berlanjut hingga kini menjadi Ketua DPR RI periode 2019-2024..

Leave A Reply

Your email address will not be published.