Oleh karenanya kasus yang menimpa Lisa Tjandra diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi Polisi agar kedepannya lebih profesional dalam menangani kasus dugaan tindak pidana di tengah masyarakat. Sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua warga negara.
Dalam kaitan itu, Adi juga berharap kepada para pihak yang diduga ikut terlibat dalam dugaan kasus kriminalisasi yang menimpa Lisa Tjandra agar dapat mempertanggungjawabkan secara hukum. Baik itu masyarakat sipil maupun anggota kepolisian sekalipun.
Adi menambahkan, bahwa salah satu prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum ialah asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian.
“Artinya, dalam penegakan hukum semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada istilah tebang pilih dalam penegakannya atau bahkan kebal terhadap hukum. Termasuk dalam kasus yang menimpa Lisa Tjandra,” katanya.
Adi juga mendorong agar Komisi III DPR RI segera memanggil aparat penegak hukum yang diduga kurang cermat dalam menangani kasus dugaan kriminalisasi itu.
“Kami berharap agar kasus serupa tidak lagi terjadi. Karena sangat menciderai semangat penegakan hukum yang selama ini terus didengung-dengungkan oleh Presiden Jokowi. Kami oprimis lembaga legislatif akan merespon dengan cepat,” ucapnya. (Red)
