Pro Kontra Pengintegrasian LKM-NIK Kota Bekasi
Belum lagi, kata dia, terkait dengan edaran yang mengharuskan semua pasien LKM-NIK saat ini untuk beralih pengobatan kepada Rumah Sakit milik pemerintah.
“Aturan ini untuk pasien yang mana, apakah pasien yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit swasta harus pindah atau bagaimana,” ujarnya.
Selain terkait Alkes dan sarana pra sarana, Ikhsan juga mempertanyakan kesiapan RSUD saat mendapat kelimpahan pasien secara mendadak.
“Hal-hal inilah yang harus diperhitungkan oleh Plt Wali Kota dalam mengambil kebijakan,” pungkasnya.
Sementara itu, Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam keterangannya menyatakan, bahwa terkait LKM-NIK tetap berjalan. Hanya saja untuk layanan peserta LKM difokuskan di Rumah Sakit Pemerintah guna mengoptimalkan fungsi Rumah Sakit Pemerintah.
Adapun Rumah Sakit plat merah yang direkomendasi oleh Pemkot Bekasi adalah:
- RS Chasbullah Abdul Madjid
- RSUD Kelas D Pondok Gede
- RSUD Kelas D Bantar Gebang
- RSUD Kelas D Jati Sampurna
- RSUD Kelas D Bekasi Utara
Sementara itu, Sasaran LKM NIK itu sendiri adalah masyarakat Kota Bekasi yang tidak mempunyai jaminan layanan kesehatan. Sementara untuk pelayanan kasus-kasus khusus dan kasus ODGJ agar dilakukan di RSUD di luar Kota Bekasi.
Oleh karenanya, Pemkot merekomendasikan beberapa RS di luar Kota Bekasi yaitu:
- RSCM Jakarta
- RSJP Harapan Kita Jakarta
- RS Jiwa dr Soeharto Heerdjan Jakarta
- RS H. Marzoeki Mahdi Bogor
Adapun dasar pengintegrasian kepesertaan pelayanan jaminan kesehatan LKM-NIK ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu:
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 102 yang berbunyi: “Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah wajib mengintegrasikan kedalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan”
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Kendati demikian, pemerintah Kota Bekasi akan mengintegrasikan program tersebut secara bertahap. **
